Breaking News:

DPR Nilai Aneh Jokowi Minta Reklamasi Dilanjutkan, Kabinet Rekomendasikan Dihentikan

Ia mempertanyakan alasan Presiden Jokowi ngotot melanjutkan proyek ini.

PRESIDENTIAL PALACE/ Agus Suparto
Berdasarkan pantauan udara dengan helikopter, aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau G yang terletak muka bibir pantai Muara Karang di sebelah barat Pantai Mutiara, Kamis (14/4/2016). Kegiatan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai alat berat dan beroperasinya tongkang pengangkut pasir. 

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menilai aneh keputusan Presiden Joko Widodo yang melanjutkan proyek reklamasi.

Ia mempertanyakan alasan Presiden Jokowi ngotot melanjutkan proyek ini.

Sementara para pembantu di kabinetnya dan mitra kerja di DPR merekomendasikan agar reklamasi dihentikan.

"Indonesia memang perlu dibangun, tapi sejatinya pembangunan harus berdampak positif dan menguntungkan bagi rakyat," kata Edhy di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Politikus Gerindra itu menuntut kepada Presiden agar mengeluarkan kebijakan (Perpres) yang pro terhadap rakyat dan tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha atau pengembang.

Edhy mengaku sulit menilai proyek reklamasi sangat bermanfaat untuk rakyat.

Sedangkan, nelayan harus digusur dan dijauhkan dari laut yang selama ini menjadi tempat mata pencaharian.

Ia mengatakan Presiden Jokowi seharusnya tidak membuat susah para nelayan bila berbicara mengenai kerakyatan.

Bila Presiden bicara poros maritim, lanjutnya, sejatinya tidak merusak laut.

"Ingat, konsep Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, bukan merusak pesisir metropolitan," ujarnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved