Rizal Ramli : Pengusaha Jadi Penguasa Malapetaka Indonesia

Sedikit sekali anggota DPR dari kalangan intelektual atau aktivis

Rizal Ramli : Pengusaha Jadi Penguasa Malapetaka Indonesia
Panji Baskhara Ramadhan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyambangi Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (10/9/2015). Kedatangan Rizal untuk meninjau rel Kereta Api (KA) yang tidak beroperasi selama bertahun-tahun. Rel yang akan dihidupkan kembali tersebut mampu mengatasi Dwelling Time di pelabuhan. 

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik sistem politik di Indonesia, saat berbicara dalam pembukaan Konvensi Anti Korupsi 2016, yang digelar PP Pemuda Muhammadiyah, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (17/6/2016) malam.

Menurutnya sistem politik di Indonesia yang ada saat ini membuat aktivis sulit menjadi anggota DPR, karena tidak memiliki dana yang cukup untuk berkampanye.

Aktivis, dikalahkan oleh orang yang memiliki uang serta bandar. Menurut Rizal, seseorang membutuhkan uang minimal Rp3-5 Miliar sebagai modal kampanye.

"Aktivis kalau mau jadi anggota DPR, kalah melulu. Ada yang punya duit Rp 3 Miliar kalau ada cukongnya, sedikit sekali (anggota DPR) dari kalangan intelektual atau aktivis. Banyak yang enggak dapat kerja, atau enggak punya skill jadi anggota DPR. Maaf banget, kalau keluar (dari DPR) enggak bisa kerja karena enggak punya skill," kata Rizal disambut tawa peserta di Gedung PP Muhammadiyah.

Dalam acara itu hadir Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Anggota DPR Nasir Djamil. Rizal lalu mengaku malu dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. Apalagi terkait dengan dunia politik.

"Mohon maaf pedagang. Kalangan pedagang itu pekerjaan mulia tapi kalau pedagang merangkap pengusaha. Penguasa juga mulia tapi kalau digabung jadi malapetaka," ujar Rizal.

Rizal mengaku bangga dengan masa lalu dimana tingkat korupsi rendah dan pemimpin nasional yang berintegritas.

Saat Orde Baru dengan sistem sentralisasi maka koruptor terpusat di pemerintahan pusat. "Media takut dan DPR diam saja," katanya.

Setelah reformasi terjadi pergeseran korupsi karena kekuasaan terdesentralisasi. Terdapat raja-raja kecil di daerah yang membuat korupsi terjadi.

Ia mengatakan saat Orde Baru terjadi 30 persen dari total anggaran. Lalu pascaOrde Baru meningkat menjadi 45 persen dari anggaran.

"Dari tahap perencanaan di DPR, anggaran dibagi-bagi berjamaah, yang ngelawan harus berjemaah. Kalau dulu (dipotong anggaran) saat implementasi program," imbuhnya. (Wartakota/Ferdinand Waskita)

Editor: rusmiadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved