Breaking News:

Dana Pelatihan Selam Jadi Temuan BPK, Ini Jawaban Bupati Belitung

BPK yang menilai kembali, termasuk ada juga berkaitan dengan ganti rugi, menyetor kepada negara dan segala macam sebagai bentuk pengembalian

Penulis: Disa Aryandi | Editor: Rusmiadi

POSBELITUNG.COM, BELITUNG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung mendapat predikat opini atau pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Belitung, tahun anggaran 2015.

Dari LHP BPK RI Babel yang diterima secara resmi oleh Bangka Pos Group, ada sejumlah temuan yang menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh bupati Belitung.

Beberapa temuan diantaranya, pertanggungjawaban pelatihan selam POSSI bersumber dari bantuan dana hibah pemkab melalui KONI Kabupaten Belitung tahun anggaran 2015.

BPK merekomendasikan bupati Belitung agar memerintahkan Inspektorat melakukan penghitungan atas pembayaran sertifikasi senilai Rp 335 juta.

Kemudian menyetorkan kelebihan pembayarannya ke kas daerah dan menyampaikan bukti setor yang telah divalidasi oleh inspektorat ke BPK.

Selain itu, temuan lain dari pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pengerjaan dari kegiatan pengadaan barang dan jasa lampu navigasi, serta kelebihan pembayaran terhadap proyek fisik yang kekurangan volume.

Ketua KONI Kabupaten Belitung Amin Nurrahman tidak mau berkomentar ketika ditanyakan LHP BPK tentang kegiatan pelatihan selam tahun 2015 lalu. Ditemui Pos Belitung pada Senin (15/8/2016) lalu, Amin memilih bungkam saat dikonfirmasi.

Sementara itu Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) mengatakan, satu dari sejumlah temuan BPK di Belitung adalah pemasangan lampu navigasi perairan laut. Proyek itu di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Belitung.

"Itu kemarin sudah kami sampaikan kembali ke BPK. Sebelumnya kami diberikan waktu 60 hari menyelesaikan itu, tapi sekarang sudah selesai. Soalnya kalau tidak selesai selama 60 hari itu diproses lebih lanjut," kata Sanem, Jumat (19/8/2016).

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved