Breaking News:

Skandal Suap Ketua DPD RI, Membuat Publik Tak Lagi Percaya Legislatif

Lembaga legislatif harus berbenah diri, agar kepercayaan publik tidak semakin surut terhadap lembaga yang mewakili aspirasi rakyat ini

Ambaranie Nadia K.M
Ketua DPD RI Irman Gusman ditahan KPk usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/9/2016). 

POSBELITUNG.COM -- Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman oleh KPK, terkait dugaan kasus suap, semakin melemahkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan, sebelumnya sudah banyak anggota legislatif di DPR yang mewakili aspirasi masyarakat juga terjerat kasus korupsi.

Kasus yang menjerat Irman Gusman ini akan memunculkan pertanyaan kembali bagi publik, kepada siapa kepercayaan semestinya diberikan.

"Kepercayaan masyarakat rendah terhadap DPR, terhadap anggota parpol (partai politik), karena banyak yang tersandung korupsi. Kalau nanti ketuanya DPD, apalagi terbukti, pasti memengaruhi kepercayaan masyarakat," ujar Almas saat dihubungi, Minggu (18/9/2016).

"Mereka kan (DPD dan DPR) merupakan wakil dari sistem demokrasi perwakilan. Buruknya, adalah kepercayaan terhadap legislatif secara keseluruhan," tambah dia.

Menurut Almas, lembaga legislatif harus berbenah diri agar kepercayaan publik tidak semakin surut terhadap lembaga yang mewakili aspirasi rakyat ini.

Pembenahan, kata Almas, dapat dilihat dari dua aspek, yakni peningkatan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang maupun dari aspek peningkatan kepribadian para anggota legislatif itu sendiri.

"Harus dibenahi selain dari sisi regulasi, harus ada pembenahanan dari sisi aktor-aktornya juga, DPD, DPR, ataupun parpol," kata dia.

Sebelumnya KPK menangkap Irman bersama Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, istri Xaveriandy, yaitu Memi, dan adik Xaveriandy, yaitu Willy Sutanto.

Penyidik KPK juga mengamankan uang Rp 100 juta yang dibungkus plastik berwarna putih.

Uang tersebut diduga merupakan suap dari Xaveriandy kepada Irman untuk pengurusan kuota gula impor yang diberikan Bulog.

Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pimpinan KPK dan penyidik, Irman, Xaveriandy, dan Memi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap ini.

Awalnya, KPK menangani perkara lain milik Xaveriandy, yaitu penangkapan 30 ton gula pasir tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Padang.

Dalam perkara tersebut, KPK pun menetapkan Xaveriandy sebagai tersangka karena diduga memberi suap Rp 365 juta kepada Farizal, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. (Kompas.com/Fachri Fachrudin)

Editor: Rusmiadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved