Breaking News:

tambang laut

Cabut KP Laut PT Timah di Belitung

Tambang laut dikhawatirkan dapat merusak sektor pariwisata Pulau Belitung.

Penulis: Tedja Permana | Editor: Tedja Pramana
pos belitung
Empat mantan anggota DPRD Provinsi Babel periode 2009/2014 dapil Belitung dan Beltim berdiskusi soal tambang laut di Belitung. 

Laporan wartawan Pos Belitung MC Tedja Pramana

POSBELITUNG.COM, TANJUNGPANDAN - Kabupaten Belitung dan Belitung Timur (Beltim) saat ini tengah menata sektor pariwisata pasca timah, maka rencana PT Timah hendak masuk dan menambang laut Belitung Timur (Beltim) dikhawatirkan dapat merusak sektor pariwisata Pulau Belitung.

Pemkab Beltim harus bersinergi dengan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengusulkan ke pemerintah pusat untuk mencabut kuasa penambangan (KP) laut PT Timah di perairan Beltim.

Apalagi Belitung sudah ditetapkan sebagai satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional. "Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus bersinergi mencabut izin usaha penambangan (IUP) laut di Belitung. Sebenarnya kalau tambang laut ini sudah tidak masuk dalam RTRW Belitung, maka otomatis harus sudah dicabut IUP-nya," kata mantan anggota DPRD Provinsi Babel periode 2009/2014, Andrijaya kepada Posbelitung.com, Selasa (4/10).

Menurut Andrijaya, masuknya kembali operasional tambang laut PT Timah di Pulau Belitung, akan menghancurkan pariwisata Belitung. Padahal, Belitung dan Beltim sekarang ini tengah menata sektor pariwisata untuk pasca timah. "Kita menolak PT Timah kembali menambang laut Belitung," kata Andrijaya.

Dikatakan Andrijaya, penolakan penambangan laut di Pulau Belitung sudah ia lakukan bersama 11 anggota DPRD Babel daerah pemilihan (Dapil) IV Belitung dan Beltim tahun 2011 lalu. Penolakan secara tertulis yang ditandatangani 12 anggota DPRD Babel yakni Rustam Effendi, Abdulah Ma'ruf, Sudirman Norman, Syamsirwan, Siswanto, Alexi Yanuar, Yuslih Ihza, Antonius Uston, Muchtar Rasyid, Bahani, Surya Iriani dan Andrijaya ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Babel, Kamis (21/7/2011) lalu.

"Pernyataan kami ini sudah kami buat secara tertulis dan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Babel tahun 2011 lalu. Lalu kami serahkan langsung kepada Gubernur Babel untuk ditindak lanjuti, menolak kapal isap beroperasi di laut Belitung dan Beltim," kata Andrijaya.

Abdulah Ma'ruf, mantan anggota DPRD Babel periode 2009/2014 lainnya mengatakan, pernyataan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani yang akan menambang laut Beltim menunjukkan bahwa Mochtar tidak belajar dari sejarah.

Menurutnya, 25 tahun lalu PT Timah menarik operasional tambang laut di Belitung, menutup semua sarana pendukung serta memberhentikan 6.000 karyawannya, sehingga membuat mereka stress dan meninggal.

"Peryataan Dirut PT Timah Kuntoro tahun 1995, bahwa laut di Belitung tidak efisien lagi untuk ditambang. PT imah lupa dengan sejarah itu, mereka mau masuk dan menambang lagi di Belitung," kata Abdulah Ma'ruf.

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved