Breaking News:

Pilgub Babel 2017

Ada Usulan Penempatan Pengawas di Masjid, Begini Jawaban Panwas Beltim

Dia memberikan usul agar Panitia Pengawas Lapangan (PPL) ditempatkan di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

Pos Belitung/Dedi Qurniawan
Caption: Anggota Panwas Beltim Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Ikhsan Jaya pada acara Panwas Beltim di Guest Hotel, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Rabu (23/11/2016). (POSBELITUNG/DEDY QURNIAWAN) 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.COM, BELITUNG TIMUR - Seorang peserta pada acara Panwas Beltim untuk Pilgub Babel 2017 di Guest Hotel, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Rabu (23/11/2016), Sujono melontarkan masukan pada sesi tanya jawab.

Masukan itu terkait pengawasan kampanye di masjid-masjid saat ibadah salat Jumat.

Dia memberikan usul agar Panitia Pengawas Lapangan (PPL) ditempatkan di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Belitung Timur.

"Mohon pengawas lapangan itu diletakkan di masjid-masjid yang ada di Beltim ini untuk mengawasi kampanye hitam yang bawa-bawa agama dalam kampanye," Sujono pada acara tersebut.

Baca: Panwas Beltim Mengundang Berbagai Pihak Bahas Ini

Masukan ini ditanggapi oleh Anggota Panwas Beltim Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Ikhsan Jaya.

Menurut dia, ulama diminta bisa menempatkan posisinya sebagai ulama di masjid dengan pas saat menyampaikan khutbah Salat Jumat.

"Tapi kalau sudah di depan umum, di luar masjid, atau ceramah-ceramah umum ini akan jadi fokus pengawasan kami," katanya.

Dia mengimbau para ulama agar dapat menempatkan diri mereka pada posisi yang pas sesuai kapasitas dan tempatnya

Ikhsan mengatakan masukan menempatkan PPL di masjid sama mungkinnya untuk diakomodir atau tidak diakomodir.

"Tapi sebagai pencegahan, kami akan ingatkan semua pihak... Imbauan sudah diberikan kepada berbagai pihak," katanya.

Anggota Panwas Beltim lainnya, Bayualita mengatakan, perlunya menempat definisi kampanye sesuai ketentuan yang berlaku dalam mengkaji pertanyaan Sujono.

"Kampanye itu yakni menawarkan visi-misi pasangan calon... Jika yang terjadi menjelek-jelekkan seseorang itu masuk pidana umum, bukan pelanggaran Pilkada," ujarnya.

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Edy Yusmanto
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved