Kantor Desa Air Seruk Digeledah Kejaksaan, Ini Penjelasan Kejari Belitung Nova Elida

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Belitung, Selasa (20/12/2016) sore menggeledah kantor Pemerintahan Desa (Pemdes) Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabup

Penulis: Disa Aryandi |
Pos Belitung/Disa Aryandi
Nova Elida Saragih 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

POSBELITUNG.COM, BELITUNG -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Belitung, Selasa (20/12/2016) sore menggeledah kantor Pemerintahan Desa (Pemdes) Air Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung.

Penggeledahan itu dilakukan, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pertanggung jawaban dana retribusi/dana pengelolaan pertambangan di Desa Aik Seruk.

Pengeledahan yang dilakukan sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB kemarin itu disaksikan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) dan Bendahara Desa setempat. Tim penyidik , menyita pelbagai dokumen ketika melakukan penggeledahan tersebut.

"Semua yang berkaitan dengan penyelidikan kami sita. Ada surat - surat, dokumen yang didalam komputer yang berhubungan dengan itu kami sita," kata Kejari Kabupaten Belitung, Nova Elida Saragih kepada Posbelitung.com, Rabu (21/12/2016).

Baca: Pihak Kantor Desa Air Seruk Belum Berhasil Dihubungi

Kasus dugaan tindak pidana korupsi itu, kini telah menyeret seorang tersangka yaitu Kepala Desa Air Seruk, Sukardi. Mereka tersandung persoalan hukum, lantaran diduga telah melakukan pungutan kepada perusahaan penambangan pasir, tanpa landasan hukum yang kuat.

Peraturan Desa (Perdes) nomor 01 tahun 2010, tentang dana retribusi atau dana pengelolaan tambang di Desa Air Seruk, Kecamatan Sijuk yang dipergunakan Sukardi, semula tidak pernah di evaluasi oleh pemerintah daerah (Pemda) Belitung.

Sehingga perdes yang dikeluarkan itu, diduga tidak sah dan cacat hukum serta bertentangan dengan aturan lebih tinggi.
Dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Kades Sukardi, telah menertibkan surat keputusan (SK) tentang pengelolaan sumbangan pasir atau tim 13.

Pungutan yang dilakukan oleh Tim 13 atas dasar SK Kades tersebut, merupakan sebuah retribusi pertambangan atau galian C secara keseluruhan, dan telah diatur didalam undang-undang Minerba nomor 4 tahun 2009.

Dari hasil proses hukum, CV HRB tercatat sudah memberikan uang kepada tim 13 sebesar Rp 945.720.000,- juta dan PT Belitong Jaya sebesar Rp 49.190.000,-. Namun dari restribusi itu, rupiah yang masuk ke kas Desa dan diterima Bendahara Desa, hanya Rp 72 juta.

Dalam kasus ini, tersangka Sukardi, penyidik menjerat dengan pasal 12 E undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999, tentang perubahan UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp 200 juta paling banyak Rp 1 miliar.

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved