Breaking News:

Kenaikan Tarif PNBP, Ombudsman Minta Masyarakat Berpartisipasi Awasi Pelayanan Publik

Ia menambahkan, pelayanan yang diberikan harus dilakukan secara efisien dan transparan, serta dibarengi standar, termasuk biaya dan ketentuan waktu...

Pos Belitung/Dede Suhendar
Kepala Ombudsman RI Wilayah Babel, Jumli Jamaluddin. 

Laporan Wartawan Pos Belitung Dede Suhendar

POSBELITUNG.COM, BELITUNG -- Kepala Ombudsman RI Wilayah Babel, Jumli Jamaluddin turut menanggapi terkait pemberlakuan PP Nomor 60 Tahun 2016.

Dirinya menyimpulkan beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika tarif BPKB, STNK, TNKB yang baru tersebut.

Menurut Jumli, sosialisasi secara meluas sangat diperlukan terhadap pemberlakuan aturan baru.

Tujuannya agar masyarakat sebagai wajib pajak paham apa yang tertuang dalam aturan yang berlaku mulai Jumat (6/1/2016) itu.

"Pertama itu yang perlu dilakukan adalah sosialisi meluas. Kemudian, kenaikan tarif juga harus dibarengi denggn peningkatan kualitas pelayanan termasuk juga fasilitas termasuk sarana dan prasarana pelayanannya di kantor SAMSAT yang ada disemua wilayah di Babel," ujarnya kepada posbelitung.com.

Ia menambahkan, pelayanan yang diberikan harus dilakukan secara efisien dan transparan, serta dibarengi standar, termasuk biaya dan ketentuan waktu pengurusannya.

Sehingga tidak terjadi penundaan yang berlarut-larut dalam pengurusan.

Jika kondisi tersebut terjadi, kata dia, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan jadi menunggu tanpa adanya kejelasan dan kepastian.

Kemudian, lanjut Jumli, masyarakat selaku wajib pajak sebaiknya membiasakan diri untuk membayar berdasarkan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya masyarakat juga harus berpartisipasi untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang, kata dia, sudah diamanatkan selaku pengawas eksternal.

"Hindari, cegah dan laporkan indikasi dugaan terjadinya pungli. Masyarakat juga harus berani dan membiasakan untuk komplein jika terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik, tentunya bertujuan agar ada perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik," katanya.

Dirinya menyarankan, setiap unit SAMSAT sebaiknya menyiapkan unit pengaduan disertai petugas dan kontak sebagai sarana bagi masyarakat.

Dengan begitu, masyarakat tidak kesulitan untuk menyampaikan keluhannya terhadap penyimpangan layanan yang dialaminya.

Penulis: Dede Suhendar
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved