Breaking News:

Hakim Persidangan Peringatkan Ini pada Kuasa Hukum Ahok

Permintaan itu sempat ditolak jaksa penuntut umum (JPU) lantaran dianggap tidak efektif dan tidak tertib persidangan.

TRIBUNNEWSl/Resa Esnir/Hukum Online/Pool
Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjalani persidangan Lanjutan dugaan penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (17/1). Sidang yang keenam tersebut masih beragendakan mendengarkan emapt keterangan saksi dari pihak penuntut umum dan ditambah 2 saksi penyidik dari Polres Bogor. TRIBUNNEWSl/Resa Esnir/Hukum Online/Pool 

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Hakim memperingatkan pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar menghadirkan saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terlebih dahulu.

Peringatan itu diberikan setelah I Wayan Sidarta, seorang pengacara Ahok, mengatakan satu saksi dalam sidang, Selasa (7/3/2017), yaitu Bambang Waluyo Djodjohadikusumo, tidak ada dalam berkas BAP.

Kuasa hukum Ahok meminta majelis hakim untuk menerimanya sebagai saksi.

Dua saksi lagi, yaitu Andi Analta Amier dan Eko Cahyono, ada dalam berkas BAP.

Permintaan itu sempat ditolak jaksa penuntut umum (JPU) lantaran dianggap tidak efektif dan tidak tertib persidangan.

JPU meminta agar majelis hakim menolak Bambang.

Setelah dipertimbangkan, Ketua Majelis Hakim Dwi Budiarso memutuskan untuk menerima Bambang dengan beberapa syarat, salah satunya memberikan kesaksian di bagian akhir sidang.

"Untuk persidangan berikut, jangan dipanggil dulu (saksi di luar BAP). Saya lihat ada enam saksi fakta meringankan.

Saya minta sidang selanjutnya empat-empatnya dihadirkan," kata Budiarso di ruang sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Budi menambahkan, keputusan itu diambil agar tak ada kesan dari masyarakat bahwa sidang terlalu lama dan tidak selesai-selesai.

Karena itu, hakim meminta agar pengacara Ahok tertib dalam persidangan.

Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena mengutip surat Al Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

Penulis : Kahfi Dirga Cahya

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved