Breaking News:

Proses Lelang Jabatan Tunggu Juknis PP

Menurutnya, untuk mengangkat pejabat definitif, bupati masih menunggu juknis yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang hingga saat ini...

Penulis: Dede Suhendar |
Pos Belitung/Dedy Qurniawan
Ilustrasi - Suasana pengukuhan dan pelantikan 446 pejabat eselon II hingga IV lingkungan Pemkab Beltim, Selasa (3/1/2017). 

Laporan Wartawan Pos Belitung Dede Suhendar

POSBELITUNG.COM, BELITUNG -- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Belitung, Firuzah menilai keputusan bupati menunjuk pelaksana tugas (Plt) di beberapa SKPD bukan tanpa dasar.

Menurutnya, untuk mengangkat pejabat definitif, bupati masih menunggu juknis yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang hingga saat ini belum terbit.

"Proses lelang jabatan itu sendiri diatur dalam PP, tapi sampai sekarang belum terealisasi. Makanya untuk mengisi kekosongn itu ditunjuklah Plt," ujar Firuzah, Senin (13/3/2017).

Akan tetapi, lanjutnya, wewenang dan ruang lingkup seorang Plt sangat terbatas. Terutama berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis.

Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi upaya pemda untuk kembali melaksanakan proses lelang jabatan tersebut.

Selaku ketua komisi yang menaungi masalah pemerintahan, Firuzah menyarankan kepada pemda agar menyiapkan proses tersebut secara teliti.

"Jangan sampai proses lelang ini kembali gagal," katanya.

Menurut Firuzah, beberapa waktu lalu Bupati Belitung bersama aliansi bupati seluruh Indonesia sudah meminta kewenangan untuk bisa menunjuk pejabat definitif. Dalam artian tanpa melalui proses lelang jabatan.

Akan tetapi dalam kewenangan tersebut bupati tidak boleh semena-mena. Artinya harus melihat penilaian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang terdapat di kabupaten masing-masing.

"Ini dianggap lebih pas, jadi seluruh pimpinan daerah ini sebenarnya sudah mengeluh dengan aturan yang ada. Jadi persoalan ini terjadi bukan hanya di Belitung saja," katanya.

Oleh sebab itu, Firuzah membantah pernyataan bahwa Kabupaten Belitung kekurangan SDM. Justru yang terjadi saat ini, terkendala dengan amanat dari aturan.

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved