Sewajarnya Dilema Aset Desa dan Daerah Berakhir

Apalagi setelah adanya Peraturan Menteri mengenai aset desa, maka sewajarnya dilema ini berakhir.

Penulis: Dedi Qurniawan | Editor: Edy Yusmanto
Pos Belitung/Wahyu Kurniawan
Koko Harianto 

Laporan Wartawan Pos Belitung Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.COM, BELITUNG TIMUR - Anggota Komisi I DPRD Belitung Timur Koko Haryanto menyatakan, saat ini banyak aset milik daerah yang berada di desa dan kurang bermanfaat seperti terbengkalai atau kurang terawat.

Ketika hendak dimanfaatkan, pemdes di Beltim terkadang dilema karena takut akan bermasalah. Padahal, menurut dia, UU Desa memungkinkan aset itu dapat diserahkan ke desa.

"UU Desa mengatur itu dengan tujuan agar aset tersebut dapat digunakan sebagai objek sasaran pembangunan bagi program kerja kepala desa," ujar Koko melalui keterangan tertulisnya kepada Pos Belitung, Rabu (17/5/2017).

Menurut politisi PBB itu, soal aset daerah di desa ini penting menjadi perhatian.Sebab, desa yang memiliki dana relatif berlimpah sering kebingungan karena objek sasarannya minim sebab terkendala status aset.

Apalagi setelah adanya Peraturan Menteri mengenai aset desa, maka sewajarnya dilema ini berakhir.

"Karena itu kepala desa harus segera melakukan penataan aset, mana aset desa yang sudah ada legalitasnya, mana yang belum. Sehingga objek sasaran pembangunan di desa tidak bermasalah di kemudian hari. Jangan sampai ada tumpang tindih ketika akan dilaksanakan pembangunan," ujarnya.

Dia juga menyarankan, pemerintah daerah pun harus legowo asetnya diserahkan jika selama ini justru aset tersebut terbengkalai.

"Saya pernah menerima masukan dari kepala desa, agar dapat membantu pemerintah desa dalam mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan aset milik daerah yang sudah bertahun-tahun tak diurus dan tak termanfaatkan," tutur dia.

Menurut Koko, sudah selayaknya desa menjadi ujung tombak sasaran pembangunan, khususnya pemberdayaan ekonomi lokal pedesaan, sehingga perputaran uang di desa bisa meningkat dan kkonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang.

Misalnya aset daerah yang terbengkalai bisa dimanfaatkan untuk program pemberdayaan, seperti rumah industri pedesaan, pusat kuliner desa, rumah budaya pedesaan, hingga spot-spot wisata anak.

"Untuk itu pemerintahan desa dan pemerintah daerah harus duduk bersama membahas soal ini, sehingga nantinya bisa berdayaguna bagi ekonomi lokal pedesaan dan dapat mendatangkan pendapatan bagi desa dan masyarakat sekitarnya," ujarnya. (*)

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved