Wakil Bupati Merasa Tak Punya Kewenangan, Muhtar Motong Menilai Sudah 'Nyerah'

Kalau wakil bupati sudah nyerah dan sudah nyerahnya sudah sampai kepada masyarakat, saya bisa pastikan kalau leadernya tidak mampu mengelola...

Wakil Bupati Merasa Tak Punya Kewenangan, Muhtar Motong Menilai Sudah 'Nyerah'
Posbelitung.com/Dede Suhendar
H Muhtar Motong atau akrab disapa Tare menerima penghargaan khusus dari Lanud H AS Hannadjoedin dalam rangka peringatan HUT TNI AU, Sabtu (9/4/2016). 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar

POSBELITUNG.COM, BELITUNG - Politisi kawakan Muhtar Motong atau Tare juga diundang dalam rapat gabungan komisi DPRD bersama eksekutif dan para pelaku pariwisata, Kamis (6/7/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Tare sempat menanggapi pernyataan Wakil Bupati Belitung yang merasa memiliki kewenangan terbatas terhadap tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

"Kalau antara penyelenggaran pemerintah dan pengelola keuangan sudah tanda tanya, maka alamat negeri ini. Kalau wakil bupati sudah nyerah dan sudah nyerahnya sudah sampai kepada masyarakat, saya bisa pastikan kalau leadernya tidak mampu mengelola pemerintahan ini dengan baik dan benar," ujarnya.

Ia mengatakan, pariwisata merupakan garansi bagi masyarakat Belitung.

Karena Negeri Laskar Pelangi menyimpan banyak potensi dan anugerah dari Tuhan.

Oleh sebab itu, dirinya berharap pemda bisa mengabulkan permintaan para pelaku yang hanya minta regulasi terkait pariwisata untuk kemajuan Belitung.

"Saya lihat DPRD sudah tanggap, karena hampir seluruh anggotanya hadir, tapi sayangnya tidak sama dengan eksekutif," katanya.

Sebelumnya Wakil Bupati Belitung Erwandi A Rani sangat menyayangkan Bupati Belitung dan Sekda tidak hadir dalam rapat koordinasi membahas masalah Pariwisata yang terjadi bersama Legeslatif dan para pelaku pariwisata di DPRD, Kamis (6/7/2017).

Alasannya, agar apa yang dikeluhkan langsung dapat segera ditindaklanjuti oleh Bupati dan kebijakan anggaran bisa diakomodir oleh Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Seharusnya dalam rapat ini semuanya hadir jadi bisa segera ditindaklanjuti. Karena kalau saya sendiri tidak bisa," katanya.

Ia mengatakan, dalam rapat internal SKPD Senin lalu, dirinya menyampaikan bahwa kebijakan APBD tidak berpihak kepada masyarakat secara sepenuhnya.

Sehingga secara tidak langsung masyarakat akan menanggung akibatnya.

Ia mencontohkan untuk rencana pembangunan dermaga penyeberangan ke Pulau Lengkuas sudah lama tetapi belum terwujud hingga sekarang.

"Makanya ke depan kalau bupati dan sekda tidak hadir, batalkan saja rapatnya, untuk apa. Saya tidak punya kewenangan untuk itu, terutama yang berhubungan dengan anggaran," katanya.

Penulis: Dede Suhendar
Editor: aladhi
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved