Breaking News:

SPSI Babel Minta Gubernur Laksanakan PP 78 Tahun 2015

Kedatangan SPSI diterima oleh kepala Dinas Tenaga Kerja Babel, Didik Suprapto bersama beberapa stafnya di ruang kerjanya.

Editor: Edy Yusmanto
Bangka Pos/Krisyanidayati
Caption: Pertemuan SPSI dengan kepala dinas tenaga kerja, Didik Suprapto di Ruang Kerja Kepala Dinas Tenaga Babel, Selasa (7/11/2017). Bangka Pos/Krisyanidayati. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Krisyanidayati

POSBELITUNG.COM, BANGKA - Puluhan orang yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendatangi kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Babel untuk menyampaikan ketidakpuasan atas UMP tahun 2018 yang ditetapkan Gubernur sebesar Rp 2,6 juta, Selasa (7/11/2017).

Kedatangan SPSI diterima oleh kepala Dinas Tenaga Kerja Babel, Didik Suprapto bersama beberapa stafnya di ruang kerjanya.

"Kami tidak menolak, kami meminta gubernur untuk melaksanakan PP 78 tahun 2015 yang sudah ditetapkan secara konstitusional," kata ketua DPD SPSI Babel Darusman Aswan saat menyampaikan tujuanny kedatangan pihaknya di ruangan kepala dinas tenaga kerja.

Darusman menilai kenaikan UMP yang ditetapkan Gubernur Babel tidak sesuai aturan PP no 78 tahun 2015 yang menyatakan kenaikan UMP sebesar 8,71 persen.

"3,8 persen ini dari mana? enggak darimana titipan dari pengusaha, kami simpulkan gubernur mengakomodir kepentingan pengusaha tidak memperhatikan buruh," ujarnya yang diamini para buruh lainnya.

Ia menegaskan, Gubernur harus melaksanakn UMP yang sudah ditentukan secara nasional.

"Ini kami sayangkan tidak lain tidak bukan sebagai warga negara, kami tidak meminta yang bersifat lebih, kami minta apa yang telah ditentukan secara nasional ini yang harus dilakukan," tegasnya.

Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved