Breaking News:

Soal Zonasi Laut, Wakil Gubernur Sebut Akan Akomodir Keinginan Masyarakat Pulau Belitung

Fatah mengatakan saat ini Pemprov Babel sedang menyusun zonasi, dalam penyusunan ini harus dilakukan secara jeli dan hati-hati agar...

Bangka Pos/Krisyanidayati
Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah. Bangka Pos/Krisyanidayati 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

POSBELITUNG.COM, BANGKA - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul Fatah mengatakan pihaknya akan mengakomodir keinginan masyarakat Belitung untuk tidak adanya IUP di kawasan zonasi laut Pulau Belitung.

"Masyarakat Belitung memang sudah bulat bahwa tidak ada kapal isap di laut, ini akan kita perhatikan dan akomodir dan harus dibahas bersama secara komprehensif dan tidak boleh didiamkan," kata Fatah, Kamis (8/11/2017).

Fatah mengatakan saat ini Pemprov Babel sedang menyusun zonasi, dalam penyusunan ini harus dilakukan secara jeli dan hati-hati agar pemanfaatan ruang laut betul-betul sesuai peruntukannya.

"Kita masih proses dan belum final soal zonasi ini, berkaitan dengan masalah Pering, tataran ketentuan mereka berani menambang karena memang ada izinnya waktu lalu, ini yang harus kita pikirkan itu tuntutan masyarakat dan menjembatani pihak penambang dan masyarakat," ujarnya.

Menurut Fatah, jika memang hal ini tidak bisa diselesaikan di tingkat Provinsi, persoalan zonasi pertambangan ini, maka akan diupayakan untuk ke kementrian ESDM.

"Saya ingin dengar apa yang ingin disuarakan masyarakat ke pemerintah Belitung Timur dan DPRD, karena apa yang mereka sampaikan ini akan sampai ke pihak provinsi. Kalau sudah ditingkat provinsi enggak bisa menyelesaikan, kita akan mediasikan ke tingkat nasional dalam hal ini kementrian ESDM ini kaitannya zonasi," ujarnya.

Lanjutnya, persoalan zonai harus dilihat secara komprehensif, pasalnya semuanya memiliki Undang-Undang dengan kondisi empirik.

"Waktu dikeluarkan IUP nya akad masih belum bangun pertumbuhan pariwisata, maka pemerintah mengeluarkan kawasan tambang, tapi sekarang begitu timah menipis ini muncul kondisi baru yang berkaitan pariwsata memberikan harapan bagi masayarakat," ujarnya.

Bantah Izin Baru

Abdul Fatah membantah adanya dugaan izin pertambangan yang baru muncul dalam zonasi di Pulau Belitung yang sempat beredar di dunia Maya soal Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

"Saya rasa sampai sekarang pak Gubernur masih berprinsip tidak akan mengeluarkan izin baru, dan konsisten ini. Enggak benar kalau ini izin baru, beliau sudah mengeluarkan steatmen untuk pertambangan tidak ada izin baru," tegasnya.

Menurutnya, persoalan pertambangan yang masih dipermasalahkan ialah di Kabupaten Belitung Timur lantaran masih ada IUP yang aktif.

"Zonasi laut kabupaten Belitung tidak menjadi persoalan karena ini hanya beberapa titik dan itu perusahaannya tidak aktif. Yang menjadi persoalan itu adalah Belitung Timur Pesisir dan Lautnya memang tambang, mulai dari Laut Pering, Manggar mulai dari Pantai Serdang Sampai ke Pulau Selanduk kawasan timah semua," ujarnya.

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved