Breaking News:

Pansus Tanggapi Kabar Rakor tentang RZWP3K Babel di KKP RI yang Juga Dihadiri KPK RI

Beberapa di antara poin pentingnya adalah soal moratorium izin, mencabut izin non-CnC, hingga mengeluarkan peruntukan tambang...

Penulis: Dedi Qurniawan |
Pos Belitung/Dedy Qurniawan
Koko Haryanto 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.COM, BELITUNG TIMUR - Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD Belitung Timur (Beltim) menanggapi kabar rapat koordinasi (rakor) Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan dan sejumlah kementerian terkait, DPRD Babel dan termasuk KPK RI di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Senin (20/11) lalu.

Pertemuan itu, sesuai kabar dari Manajer Pesisir, Laut & Pulau-Pulau Kecil Walhi Pusat Ony Mahardika yang sampai pada pansus, menghasilkan sejumlah poin penting terkait terkait penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan isu kontroversial tambang laut di Babel.

Beberapa di antara poin pentingnya adalah soal moratorium izin, mencabut izin non-CnC, hingga mengeluarkan peruntukan tambang dalam RZWP-3K Babel.

Ketua Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD Beltim Koko Haryanto mengatakan, pihaknya juga mendapat rilis dari Walhi mengenai rakor ini.

Koko mengatakan, dalam pertemuan itu keberadaan pansus juga menjadi topik pembicaraan.

"Bagi kami, kesepakatan Gubernur di KKP itu angin segar untuk menguatkan keberadaan pansus," ujar Koko usai menerima rombongan nelayan dan Ketua IKPB Pusat sekaligus Koordinator Aliansi Nelayan Pulau Belitung Bersatu di ruang rapat DPRD Beltim, Selasa (21/11/2017).

Anggota DPRD Babel Eka Budiartha membenarkan adanya rakor tersebut.

Selain ia, rapat juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi.

Menurut Eka, tambang laut di Babel perlu dihentikan sementara sampai ada Perda RZWP-3-K.

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved