Breaking News:

Jumlah DPS Kabupaten Bangka 202.025 Orang, Berikut Datanya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

(nurhayati/bangkapos.com)
Rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Jumat (16/3/2018) di Meeting Room Novilla Boutique Resort Sungailiat 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

POSBELITUNG.CO--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Jumat (16/3/2018) di Meeting Room Novilla Boutique Resort Sungailiat.

Berdasarkan rekapitulasi DPS Kabupaten Bangka hasil rapat pleno tersebut tercatat sebanyak 202.025 yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 103.493 dan pemilih perempuan sebanyak 98.532 tersebar di delapan kecamatan, 81 desa/kelurahan, 584 TPS sesuai rincian formulir A.1.3-KWK.

Sedangkan jumlah rekapitulasi daftar pemilih potensial non KTP elektronik di Kabupaten Bangka dengan jumlah pemilih sebanyak 5.813 terdiri dari pemilih laki-laki 3.171 orang dan pemilih perempuan sebanyak 2.642 tersebar di delapan kecamatan, 81 desa/kelurahan, 584 TPS sesuai rincian formulir model A.C.3-KWK.

Diakui Ketua KPU Kabupaten Bangka Zulkarnain tanggal 16 Maret merupakan batas akhir KPU, provinsi dan kab/kota yang melakukan pemilihan kepala daerah.

"Proses perjalanan pencoklitan satu bulan lebih dimana PPS dan PPK sudah menetapkan data pemilih sementara. Proses pencoklitan data pemilih sudah berjalan baik walau kami sadar masih banyak kekurangan. DPS ini proses awal dari hasil pengcoklitan DPS nanti akan ada DPS hasil perbaikan dan penetapan DPT," jelas Zulkarnain.

Dia minta LO paslon bupati dan wakil bupati bisa melihat hasil proses penetapan DPS ini dan menginformasikan kepada para konstituen maupun pemilih yang belum terdaftar agar segera melapor ke PPK/PPS dan KPU

"Masih ada kesempatan untuk dimasukan dalam daftar pemilih," kata Zulkarnain.

Ia mengingatkan agar PPS dan PPK apabila ada persoalan dalam DPS yang telah ditetapkan pada pleno jangan diubahh.

"Bila ada kesalahan data di tingkat desa maka diperbaiki di tingkat kecamatan, kalau ada kesalahan di tingkat kecamatan diperbaiki di tingkat kabupaten," saran Zulkarnain.

Halaman
123
Penulis: nurhayati
Editor: Khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved