Pasca Putusan PTUN, Markus Tetap Pimpin DPC Hanura Babar

Saya tak ingin mencampuri polemik di DPP. Lebih baik fokus menyongsong Pemilu 2019 mendatang

Pasca Putusan PTUN, Markus Tetap Pimpin DPC Hanura Babar
Ist
Kantor dan plang DPC Partai Hanura di jalan Jendral Sudirman No 56 Pal 2 Muntok 

Laporan Wartawan Bangka Pos Anthoni Ramli

POSBELITUNG.CO -- Kisruh dan polemik di kubu partai Hanura menemukan titik terang. Dimana, Senin (19/3/2018) kemarin, Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membuat putusan sela yang mengembalikan kepengurusan sah pada struktur partai sebelum Hanura terpecah.

Dalam amar putusannya, PTUN mewajibkan Menkumham Yasonna Laoly, menunda Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018.

Sebelumnya kisruh dan polemik dualisme menerpa Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.

Kisruh tersebut pun berimbas ke tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Hanura yang meminta adanya Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi di kubu partai berjargon bangkit, jaya, menang itu.

Ketua DPC partai Hanura Bangka Barat Markus, tak ingin larut dalam kemelut dan kisruh DPP partai Hanura.

Sebab kisruh dan polemik bukan lagi menjadi hal yang lumrah di kancah politik. Baginya saat ini yang terpenting, fokus menyiapkan strategi pemenangan jelang Pemilu 2019 mendatang.

Namun pendiri pantai Hanura Babar ini mengaku lega adanya putusan PTUN tersebut. Terlebih sebelumnya, DPC Hanura Babar, juga sempat terlibat kisruh kepengurusan, dimana muncul kantor dan plang DPC partai Hanura di jalan Jendral Sudirman No 56 Pal 2 Muntok.

Tak jauh dari plang kantor baru DPC Hanura Babar tersebut, terpampang spanduk dan foto pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Arief Ferdiansyah, yang digadang-gadang menjadi ketua DPC Hanura Babar menggantikan Markus.

Padahal kantor DPC Hanura yang terdaftar di Sistem Informasi Politik (Sipol) dan lolos verifikasi serta dinyatakan lolos mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berada di Ciulong, Kelurahan Sungai Daeng, Muntok.

"Saya tak ingin mencampuri polemik di DPP. Lebih baik fokus menyongsong Pemilu 2019 mendatang. Tapi kami bersyukur putusan PTUN kemarin membawa titik terang, dimana mengembalikan kepengurusan sah pada struktur partai sebelum Hanura terpecah. Jadi di sini tidak dualisme, apalagi yang mengklaim ada kantor dan pengurus DPC partai Hanura lain selain di Ciulong. Karena yang berwenang menandatangani Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi di kubu partai Hanura itu ketum OSO dan Sekjen Sarifudin Sudding," kata Markus dalam rilis yang disampaikan ke bangkapos.com, Selasa (20/3/2018) tadi pagi.

Markus meminta pihak-pihak yang sebelumnya mengklaim sebagai pengurus DPC Haruna Babar, legowo menyikapi putusan PTUN tersebut. Termasuk menurunkan plang dan atribut partai Hanura di kantor yang berada jalan Jendral Sudirman Pal 2 Muntok itu.

Sebab menurut Markus, apa yang mereka klaim tersebut tidak mempunyai dasar dan legalitas hukum. Apalagi sampai saat ini legalitas pemecatan dirinya sebagai ketua DPC partai Hanura Babar tidak pernah ada.

"Ya harusnya mereka yang mengklaim dan mengaku-ngaku pengurus Hanura Babar, legowo lah, kedepankan etika dalam berpolitik. Apalagi SK pemecatan saya tidak pernah ada, tapi sudah mengklaim sebagai pengurus partai. Jangan membuat masyarakat bingung dan bertanya-tanya dengan klaim dan opini tanpa masyarakat, sebelum ada kepastian hukum," imbuhnya.

Penulis: oni
Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved