Breaking News:

Kecamatan Jangan Terpaku Siskeudes

Permasalahan telatnya proses pencairan Dana Desa (DD) jangan terlalu dijadikan polemik.

Penulis: Dede Suhendar
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Pos Belitung/ Dede Suhendar
Kabid Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung Wigman WS. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kabid Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Belitung Wigman WS mengimbau percepatan pencairan dana desa (DD).

Ia menyarankan pihak kecamatan tidak selalu berkutat dengan Siskeudes dalam proses verifikasi dan evaluasi Rancangan APBDes.

Menurutnya pemerintah telah memberikan acuan dalam penyusunan R-APBDes yang termaktub dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

"Proses verifikasi dan evaluasi R-APBDes itu jangan terpaku dengan Siskeudes, tapi acuannya tetap dalam Permendagri Nomor 113 itu. Itu kan jelas parameter yang telah kami susun dan kerangka APBDesnya," ujar Wigman saat dihubungi posbelitung.co, Jumat (23/3/2018).

Kemudian, lanjutnya, jika aparatur desa telah menetapkan APBDes, baru dimasukkan dalam Siskeudes.

Ia menilai jika harus memaksakan penyusunan APBDes langsung menggunakan Siskeudes, disinyalir akan memakan waktu.

"Siskeudes itu sebenarnya aplikasi yang berfungsi untuk penyusunan laporan keuangan, bukan untuk APBDes," katanya.

Wigman menambahkan permasalahan telatnya proses pencairan Dana Desa (DD) jangan terlalu dijadikan polemik. Akan tetapi, antara pemerintah desa dan kecamatan saling bersinergi melakukan percepatan pencairan.

Hal ini dikarenakan tahun anggaran 2018 sudah memasuki akhir triwulan III.

"Jadi jangan saling menyalahkan, tapi bersama melakukan percepatan pencairan," katanya.

Oleh sebab itu, kata dia, ketika desa mengajukan proses verifikasi dan evaluasi, pihak desa segera menerbitkan rekomendasi pencairan dari kecamatan.

Lalu, jika seiring berjalan ditemukan kekurangan dalam SPJ, pihak kecamatan bisa menegur desa.

"Kalau kecamatan takut ada kesalahan, silahkan buat catatan atau pernyataan. Jadi kalau nanti ada kesalahan itu menjadi tanggungjawab desa," katanya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved