Breaking News:

Tarik Ulur Kepentingan Bikin Perda Zonasi Masih Molor

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah mengatakan tarik menarik kepentingan ini diantaranya ialah sektor pertambangan, kelautan perikanan dan pariwisata.

Bangka Pos/Krisyanidayati
Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

POSBELITUNG.CO-- Rancangan Peraturan Daerah Zonasi dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini belum selesai lantaran masih terjadi tarik menarik kepentingan di beberapa sektor.

Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah mengatakan tarik menarik kepentingan ini diantaranya ialah sektor pertambangan, kelautan perikanan dan pariwisata.

"Zonasi masih berkutat tarik menarik kepentingan, kita masih petakan dan ada penegasan. Apa yang belum masuk harus dimasukkan misalnya ada rencana pelabuhan itu harus dimasukkan," katanya, Senin (26/3/2018).

Fatah mengatakan tiga sektor yang tumpang tindih dalam satu zona ini, harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti potensi kawasan tersebut dan mempertimbangkan keinginan masyarakat untuk zonasi kawasan itu.

"Belum juga putus di dalam suatu wilayah kawasan berhimpit tiga kepentingan tambang ditetapkan IUP, di situ masyarakat dengan penangkapan ikan 0-2 mil, kemudian dilihat juga negeri memiliki sesuatu yang batuan yang bagus. Teluk kelabat alam bagus, karang bagus, masyarakat masih menempatkan laut, kalau kondisi ini dirusak adanya KIP ini jadi persoalan," tambahnya.

Menurutnya, perlu Komunikasi dengan berbagai pihak dan analisa lanjutan untuk menentukan peruntukkan suatu kawasan.

"Yang akan habis dan tak terbarukan adalah tambang, sementara pariwisata bisa menjadi jangka panjang, bagaimana mengemas ini agar semuanya dapat, ini yang masih harus diselesaikan," terangnya.

Disinggung apakah bisa diselesaikan tahun ini, Fatah pesimis bisa tuntas tahun ini pasalnya ada beberapa daerah yang pejabat pemimpinnya masih definitif.

Ia tak memungkiri, belum ditetapkannya perda ini juga berdampak pada terhambatnya izin yang berkaitan dengan perda.

"Mengenai perizinan berkaitan zonasi. Kita harus cari bagaimana selagi hukum positif, selama belum diatur hukum yang sedang berlaku, makanya kita harus berhati-hati berkomunikasi, perlu suatu keputusan mengenai masalah perizinan ini," katanya.

Editor: Khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved