Pasca Putusan Dodot, Panwaslu Pangkalpinang Koordinasi di Sentra Gakkumdu untuk Tentukan Sikap

Ketua Panwaslu Pangkalpinang mengatakan pihaknya akan berkoordinasi di Sentra Gakkumdu‎ untuk menentukan sikap pasca pembebasan Ismiyardi (Dodot)

Dokumen Pos Belitung
Sidang perkara dugaan politik uang Ismiryadi alias dodot di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dilanjutkan, Selasa (17/4), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.CO - Ketua Panwaslu Pangkalpinang Ida Kumala mengatakan, pihaknya masih akan berkoordinasi di Sentra Gakkumdu‎ (bersama kepolisian dan kejaksaan) guna menentukan sikap pasca pembacaan putusan kasus politik uang dengan terdakwa Ismiyardi (Dodot) di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Jumat (20/4/2018) malam.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Sri Endang A. Ningsih memutuskan terdakwa Dodot tak bersalah dan menolak tuntuan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Kami nanti akan mengambil sikap, apakah nanti akan menerima atau ‎melakukan banding. Kami harus rapat dulu di Sentra Gakkumdu," kata Ida di Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Ida hadir didampingi Anggota Panwaslu Divisi Pencagahan dan Hubungan Antar Lembaga Luksin Siagian.

Ida mengatakan, pihaknya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap, dan 3x24 jam jika banding.
Terkait putusan sidang malam tadi, Ida mengaku menghormati keputusan tersebut.

"Terkait hasil malam ini, artinya itu pertimbangan hakim. Apapun alasan pertimbangannya, itu sudah menjadi kewenangan hakim. Kami hanya mencoba untuk melihat ini dari segi pengawasan kami. Untuk pengambilan sikap, tunggu saja," katanya.

Tak Masalah‎ Dilaporkan ke DKPP

Wanita berhijab ini juga tak mempersoalkan jika pihak Dodot ingin melaporkan balik jajaran Panwaslu Pangkalpinang ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum). ‎Sebelumnya pengacara Dodot, Saleh menyatakan akan melaporkan balik jajaran Panwaslu ke DKPP.

"Setiap warga negara berhak melaporkan‎ untuk melaporkan penyelenggara pemilu ke DKPP selama itu berhubungan dengan pelanggaran kode etik dan sebagainya. Tidak apa-apa, itu resiko pekerjaan. Memang harus kami laksanakan. Penyelenggara pemilu harus siap dengan itu. Yang penting kami sudah berusaha menegakkan aturan," beber Ida. 

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved