KPU Minta Bedakan Urusan Ibadah dan Kampanye

Tujuannya untuk membedakan antara kegiatan kampanye dan kepentingan beribadah mulai dari buka puasa hingga salat tarawih.

KPU Minta Bedakan Urusan Ibadah dan Kampanye
Pos Belitung/Dede Suhendar
Divisi Kampanye dan Parmas KPU Kabupaten Belitung Yudi Ariyanto.

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Demi ketertiban dan menjaga situasi tetap kondusif selama bulan ramadan, KPU Kabupaten Belitung melakukan pertemuan dengan mengundang LO paslon, Polres Belitung, instansi terkait serta Panwaslu, Kamis (26/4/2018) pekan lalu.

Tujuannya untuk membedakan antara kegiatan kampanye dan kepentingan beribadah mulai dari buka puasa hingga salat tarawih.

Namun rapat yang berlangsung cukup alot itu tidak menghasilkan kesepakatan dari beberapa unsur yang mengikuti rapat.

"Memang tujuan kami hanya memfasilitasi agar masa kampanye selama ramadan ini tetap berjalan aman, lancar dan kondusif. Intinya kampanye jalan dan ibadah juga jalan, jangan sampai nanti ibadah berbau kampanye," ujar Divisi Kampanye dan Parmas KPU Kabupaten Belitung Yudi Ariyanto kepada posbelitung.co, Kamis (3/5/2018).

Ia mengatakan salah satu poin yang dibicarakan dalam rapat tersebut membatasi jam kampanye selama bulan ramadan.

Terdapat jedah waktu sekitar 4,5 jam yang diperuntukkan bagi umat muslim menjalankan ibadah berbuka puasa hingga salat tarawih.

Artinya jam kampanye di bulan ramadan dimulai pukul 09.00-17.00 WIB dan dilanjutkan kembali pukul 20.30-22.00 WIB.

"Memang untuk waktu itu wewenang kepolisian bukan KPU karena terkait ijin kampanye. Jeda itu memang tidak ada dalam aturan, sifatnya kebijakan makanya kami fasilitasi,," katanya.

Ia mengakui muncul beberapa persepsi ketika masa kampanye dilaksanakan pada bulan ramadan. Misalnya ketika selesai kampanye pukul 17.00 WIB, rombongan langsung melanjutkan dengan kegiatan berbuka puasa bersama yang notabanenya kegiatan keagaman.

Tetapi dalam pelaksanaan berbuka puasa ini, masih menggunakan kaos salah satu paslon.

Lalu, sebuah kondisi pasca kampanye para peserta ini singgah di masjid untuk berbuka puasa tapi masih menggunakan kaos paslon juga.

"Nah ini tergantung ranah Panwaslu yang menentukan apakah termasuk pelanggaran atau bukan. Jadi tergantung konteksnya karena kaos ini termasuk bahan kampanye yang sifatnya mobile (bergerak)," jelasnya.

Selain itu, lanjut Yudi, dalam rapat tersebut juga membahas rencana bazar ramadan yang akan digelar oleh paslon. Hasil diskusi, bazar tersebut juga belum disepakati karena belum ada titik temu untuk menentukan harga yang boleh diberlakukan.

"Juga ada beberapa poin yang menjadi bahan diskusi dan belum disepakati juga," katanya.

Penulis: Dede Suhendar
Editor: khamelia
Sumber: PC Plus
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved