Breaking News:

Nelayan Mudong Belitung Timur Pertanyakan RDP Penolakan Tambang Laut yang Tertunda

Selembar surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) perihal penolakan kapal isap dan pertambangan laut sempat diterima oleh kelompok nelayan

Penulis: Disa Aryandi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Istimewa
Nelayan di Belitung Timur berfoto bersama beberapa waktu lalu, sebagai tanda penolakan terhadap kegiatan penambang laut. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR - Selembar surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) perihal penolakan kapal isap dan pertambangan laut di Kabupaten Belitung Timur (Beltim), sempat diterima oleh kelompok nelayan Mudong, Kecamatan Manggar.

Namun undangan yang dilayangkan oleh lembaga legislatif tersebut, sekitar 30 menit diterima lantas dilakukan pembatalan.

Surat undangan tersebut, muncul setelah nelayan modung melayangkan surat ke DPRD Kabupaten Beltim. Nelayan ingin perairan laut mereka tidak dilakukan penambangan timah, maupun kegiatan aktivitas pengeboran timah yang kini sedang berlangsung (pengeboran).

"Nah sekarang kami pertanyakan, kapal RDP itu. Kemarin dibatalkan oleh DPRD dan sampai sekarang sudah sebulan lebih tidak ada kabar. Kami sudah menunggu sejak lama untuk RDP ini," kata nelayan Mudong Anyin kepada posbelitung.co, Selasa (8/5/2018).

Sesuai undangan tersebut, sebelumnya pelaksanaan RDP dilakukan pada tanggal 10 maret 2018 di DPRD Belitung Timur. Direncanakan pada saat itu, dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur Ikhwan Fahrozi.

Selain itu, rencana yang ikut diundang Kepala Desa Gantung, Selingsing, Padang, Lalang, Kampung Baru, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta PT Timah Tbk. Pembatalan RDP tersebut, sempat membuat kelompok nelayan ini menjadi bertanya-tanya.

"Alasannya waktu itu banyak rapat dan kegiatan DPRD, tapi masa satu bulan lebih rapat terus. Kami sudah menerima surat undangan itu awalnya, sudah saya fotocopy buat di sebar, tapi sekitar 30 menit saya ngambil surat undangan itu, tau-tau saya di telpon buat balik lagi ke DPRD, ternyata membatalkan RDP tersebut," ucap warga Desa Padang itu.

Nelayan Mudong ini, sempat bertanya kepastian RDP tersebut kapan terlaksana. Alasan DPRD ketika itu, belum bisa memastikan, lantaran masih banyak kegiatan berupa rapat dan pembahasan agenda di lembaga legislatif.

"Nah sekarang kami minta itu buat di segerakan. Karena terus terang saja, kami tidak ingin laut kami hancur akibat tambang laut. Kami tindak ingin menjadi Bangka ke dua, dan laut adalah mata pencaharian kami," ujarnya.

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved