Breaking News:

Pemerintah Pusat Sudah Transfer 58,71 Persen Dana Desa, Hingga Kini Serapan Baru 18 Persen

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan pemerintah pusat sudah mentransfer 58,71 persen

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Rapat bersama pembahasan dana desa di ruang rapat Pasir Padi, Rabu (23/5/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

POSBELITUNG.CO - Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Supendi mengatakan pemerintah pusat sudah mentransfer 58,71 persen dan desa tahap 1 dan dua.

Pagu dana desa untuk 309 desa di Babel tahun 2018 sebesar Rp. 264.298.160.000, yang sudah ditransfer sebesar Rp 157.739.163.397.

"Tahun ini dana desa ditransfer dalam tiga tahapan, tahapan 1 20 persen paling lama bulan April, tahap 2 40 persen paling lama bulan Juni, dan nanti tahap 3 40 persen paling cepat bulan Juli," kata Supendi saat rapat bersama dana desa di ruang rapat Pasir Padi, Rabu (23/5/2018).

Supendi menekankan agar desa yang sudah merealisasikan dana desa untuk segera menyampaikan output dari penggunaan dana desa, sehingga dapat termonitor oleh pusat.

"Kami mau tau dana desa itu jadi apa, misalnya jalan itu berapa kilo jadinya. Harus jelas misalnya paud ada berapa biji gedung yang dibangun, ini harus dilaporkan," katanya.

Serapan Dana Desa Per 21 Mei Baru 18 Persen

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yuliswan menyebutkan serapan dana desa tahap I dan tahap II di Babel baru mencapai 18 persen per 21 Mei 2018.

Pemerintah pusat telah mengucurkan 60 persen dana desa dari total pagu dana desa 2018 Rp 264.298.160.000 yang sudah disalurkan ke rekening kabupatene mncapai Rp 157.738.163.397.

"Inilah kenapa kita kumpulkan hari ini, kita mau tau penyebab rendahnya realisasi dana desa yang baru 18 persen per 21 Mei tadi ada beberapa kendala yang dihadapi teman-teman di desa terkait perubahan aturan yang padat karya sehingga mereka harus merubah RAB di RAB Perubahan," kata Yuliswan, Rabu (23/5/2018).

Ia berharap pendamping desa maupun dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di kabupaten dapat memberikan pendampingan perubahan RAB APBDes.

"Solusinya kita minta bupati melalui DPMD Kabupaten instruksikan camat untuk segera sama-sama melakukan pemantauan dan pelaksanaan dan memperbaiki RAB Perubahan,dan ini harus sinkron," katanya.

Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved