Beredar Surat Gubernur Babel Terkait Rencana Operasi KIP, Gapabel Soroti Sikap Gubernur

Surat berkop burung garuda itu, berisikan tentang menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya tentang antisipasi Demonstrasi KIP dan...

Beredar Surat Gubernur Babel Terkait Rencana Operasi KIP, Gapabel Soroti Sikap Gubernur
IST
Aksi demonstrasi penolakan terhadap aktivitas tambang laut di Belitung Timur beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Surat Gubernur Provinsi Bangka Belitung nomor 005/0450/ESDM_1 tertanggal 25 Mei 2018, Minggu (27/5/2018) menarik perhatian publik di Negeri Laskar Pelangi.

Sebab surat tersebut berisi mengenai paparan rencana Operasional Kapal Isap Produksi (KIP) tersebut.

Surat berkop burung garuda itu, berisikan tentang menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya tentang antisipasi Demonstrasi KIP dan keberadaan KIP di wilayah Bangka Belitung.

Pertemuan itu akan berlangsung hari ini (Senin) di kantor PT Timah Tbk perwakilan Jakarta, Jalan Medan Merdeka Timur nomor 15 Gambir Jakarta Pusat.

"Kami anggap Gubernur ini jelas, bahwa ada rencana kegiatan aktivitas tambang laut lagi. Apalagi di undangan itu acara nya jelas rapat rencana operasional KIP, ini sudah jelas Gubernur ingin menambah kerusakan di perairan laut," kata Ketua Gapabel Pifin Heriyanto kepada posbelitung.co, Minggu (27/5/2018).

Terdapat 27 orang pejabat di lingkup Provinsi Bangka Belitung diundang pada pertemuan tersebut.

Selain itu, pada undangan terlampir ini ada PT Kampit Timah Utama yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) laut di perairan Belitung Timur ikut diundang.

"Kami dapatkan surat itu, semua terlaksana di Jakarta. Sedangkan pejabat daerah di Kabupaten, tidak satupun di undang. Ini kami nilai ada kekeliruan dan sedikit aneh, apalagi disurat itu sebelum nya ada rapat antisipasi demonstrasi, nah ini ada apa?," ujar Pifin.

Menurut Pifin, seharusnya pelaksanaan rapat seperti itu harus berlangsung di daerah, bukan malah dilaksanakan di Jakarta.

Sehingga publik bisa dengan mudah mendengar informasi terkait hasil rapat tersebut secara cepat.

"Karena ini urusannya tambang laut dan tau sendiri, masyarakat Belitung Timur dan Belitung menolak keras. Boleh di tanyak dengan nelayan yang benar murni nelayan, mereka menolak atau tidak dengan kehadiran kapal isap," bebernya.

Bila perlu, lanjut dia, pada rapat tersebut perwakilan dari masyarakat yang kopeten dihadirkan alias di undang.

Sehingga tidak terjadi kecurigaan, dan persepsi negatif tentang roda organisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dimata masyarakat Pulau Belitung. (*)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: aladhi
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved