Breaking News:

Pemuda Muhammadiyah Dukung Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg, Ini Sebabnya

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KOMPAS.com / DANI PRABOWO
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak 

POSBELITUNG.CO - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal peraturan mantan narapidana koruptor yang tidak diperbolehkan ikut serta kontestasi legislatif.

Aturan pelarangan menjadi calon legislatif ini menurutnya penting untuk mencegah kembali terjadinya korupsi ketika menjadi anggota DPR.

"Saya mendukung penuh PKPU Pelarangan mantan napi koruptor, karena PKPU ini adalah upaya mencegah residivis korupsi kambuh," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada Tribunnews.com, Minggu (27/5/2018).

Kata Dahnil, mantan Koruptor yang kembali ke politik berpotensi melakukan tidakan koruptif kembali.

Sama halnya, upaya deradikalisasi terhadap mantan teroris.

Agar mantan teroris tidak bergabung lagi dengan lingkungan yang penuh 'tarikan' ideologi diupayakan hidupnya harus berada di lingkungan yang mampu memoderasi ideologinya.

Jadi, tegas dia, PKPU yang melarang koruptor menjadi Caleg adalah langkah preventif yang berkemajuan untuk melindungi rakyat secara keseluruhan.

"Sekaligus sejatinya membantu mantan napi koruptor agar menjauh dari habitual crime, yang memungkinkan mereka mengulangi tindakan korupsi sehingga mereka bisa hidup bersih dan berkah," ucapnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan menyatakan penolakan DPR RI atas larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif sarat nilai politis.

KPU, terang Wahyu Setiawan, sudah berikrar akan memasukkan larangan itu sebagai norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) walaupun harus menghadapi gugatan.

Bukan tanpa alasan penolakan DPR bersifat politis. Wahyu Setiawan mempertanyakan sikap DPR yang memberi respon berbeda terhadap PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Tidak mungkin mereka tidak politis. Soal mantan narapidana koruptor kenapa DPD tidak dipersoalkan. Malah yang DPR dan DPRD yang dipersoalkan," tutur Wahyu Setiawan‎ saat menjadi narasumber di diskusi bertema :‎ Narapidana Koruptor Jadi Calon Legislator, Sabtu (26/5/2018), di Menteng, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Wahyu Setiawan juga mempertanyakan sikap DPR yang tidak menyinggung larangan mantan narapidana kasus kejahatan seksual pada anak dan narkoba.

Padahal, KPU disaat bersamaan juga menyinggung larangan bagi mantan narapidana d‎i dua kejahatan tersebut.

"Kenapa soal napi kejahatan seksual anak dan narkoba tidak dipermasalahkan juga. Ini yang bisa menjawab yang DPR," tambahnya.
 

Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved