Ibrahim: Mantan Napi Koruptur Dilarang Jadi Caleg, Masyarakat Harus Merespon Secara Bijak

Ibrahim menuturkan, Komitmen KPU tersebut harus dibaca sebagai upaya massal bersama untuk mendorong berkurangnya korupsi di negeri ini.

Ibrahim: Mantan Napi Koruptur Dilarang Jadi Caleg, Masyarakat Harus Merespon Secara Bijak
Bangkapos/Yudha Palistian
Ibrahim

Laporan Wartawan Bangkapos,  Yudha Palistian

POSBELITUNG.CO--Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Ibrahim mengatakan jika benar KPU positif  melarang mantan napi koruptor mencalonkan diri, maka semua pihak harus meresponnya secara bijak.

"Salah satu argumen mendasarnya adalah bahwa KPU dituntut untuk menghasilkan calon yang berintegritas. KPU menggunakan jalur di hulu untuk mendesain integritas tersebut. Ini adalah keberanian besar di tengah tentangan yang sangat tinggi," ungkapnya kepada posbelitung.co, Senin (2/7/2018).

Ibrahim menuturkan,  Komitmen KPU tersebut harus dibaca sebagai upaya massal bersama untuk mendorong berkurangnya korupsi di negeri ini.

Meski demikian, kata dia harus ada promosi massif berkenaan dengan hal ini sehingga mendorong meningkatnya semangat pemberantasan korupsi.

"Saya kira ini tidak mencabut hak politik secara utuh, melainkan mengurangi hak politik seseorang untuk kepentingan yang lebih luas," jelasnya.

Maka keputusan ini juga harus dipahami sejajar dengan kebutuhan lain untuk menghadirkan proses hukum yang kredibel agar tidak ada pengadilan yang sesat atas kesalahan yang dilakukan seseorang.

"Poinnya adalah perlu perbaikan kerangka implementasi hukum dibalik pemberlakuan aturan ini disertai dengan upaya mendorong efek jera korupsi. Pemberlakuan larangan ini akan percuma jika tidak disertai dengan penegakkan hukum yang kredibel berikut penguatan semangat perlawanan terhadap anti korupsi," tutupnya. 

Penulis: Yudha Palistian
Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved