Soal Razia Kemenhut Begini Pendapat Hukum Dosen FH UBB

Proses penegakan hukum yang dilaksanakan untuk peristiwa hukum tambang liar seharusnya dilaksanakan secara terpadu lintas instansi

Soal Razia Kemenhut Begini Pendapat Hukum Dosen FH UBB
bangkapos/fery laskari
Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Bangka Belitung (UBB), Toni SH MH , Jum'at (13/7/2018), selaku news anlist, pemberitaan media massa.

Laporan Wartawan Bangka Pos, Fery Laskari

POSBELITUNG.CO-- Operasi Senyap yang dilakukan oleh Pihak Kementrian Kehutanan (Kemenhut RI) di tambang timah ilegal hutan produksi (HP) Desa Cit Kecamatan Riausilip Bangka, beberapa hari lalu, mendapat sorotan dari pengamat hukum. Beberapa pendapat dilontarkan, mulai sanksi pidana, hingga sinergitas aparat antar satuan saat menggelar razia.

Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Bangka Belitung (UBB), Toni SH MH , Jum'at (13/7/2018), selaku news analist, pemberitaan media massa, menjelaskan beberapa hal.

Razia Gakum Kemenhut RI pada tambang pengusaha asal Sungailiat, inisial AF alias AKB ketika itu kata Toni, wajar-wajar saja. Hanya saja ada cela yang disesalkan, yang seharusnya tak terjadi. Apalagi Kemenhut turun razia secara tiba-tiba tanpa melibatkan pihak kepolisian resort (Polres) setempat.

"Proses penegakan hukum yang dilaksanakan untuk peristiwa hukum tambang liar seharusnya dilaksanakan secara terpadu lintas instansi karena lingkup peristiwa hukum tersebut berkaitan dengan kewenangan beberapa instansi negara. Misalnya berkoordinasi dengan Polri dalam hal ini adalah Polres yang memiliki kewenangan yurisdiksi wilayah tersebut," katanya.

Diakui Toni, yang menjadi permasalahan selama ini di Bangka Belitung adalah lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap ijin yang diberikan kepada pelaku usaha tambang. Sehingga peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman banyak sekali yang terlanggar.

"Peristiwa hukum tentang tambang dalam upaya penegakan hukum-nya tidak cukup hanya menunggu laporan saja dan upaya penindakan tetapi upaya pencegahan seharusnya lebih aktif dilaksanakan," katanya.

Sementara itu mengenai adanya dugaan Oknum Kades Cit, H Dani yang seolah menghalangi-halangi Pihak Gakum Kemenhut saat akan melakukan penyitaan alat berat di tambang Pengusaha AF alias AKB, menurut Toni harus disikapi secara cermat.

"Jika benar terbukti maka oknum kades dapat dipidana karena menghalangi proses penegakan hukum, dapat diartikan sebagai pemufakatan jahat," katanya. (Baca edisi sebelumnya sanggahan Kades Cit H Dani).

Begitu juga pada pelaku tambang ilegal perambah hutan terlarang yang dimaksud, AF alias AKB, wajib ditindak tegas.

Halaman
123
Penulis: ferylaskari
Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved