PN Pangkalpinang Keluarkan 689 Surat Bebas Pidana, 6 Diantaranya Mantan Narapidana

Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah mengeluarkan 689 surat bebas pidana untuk para bakal calon legislatif

PN Pangkalpinang Keluarkan 689 Surat Bebas Pidana, 6 Diantaranya Mantan Narapidana
ilustrasi 

Laporan Wartawan Bangkapos,  Yudha Palistian

POSBELITUNG.CO  -- Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Selasa,  (17/6/2018) telah mengeluarkan 689 surat bebas pidana untuk para bakal calon legislatif yang siap mendaftarkan dalam pemilihan legislatif (pileg) 2019 mendatang.

Hari ini terakhir pendaftaran dan penerimaan berkas di KPU Provinsi maupun kota. Kepala Humas PN Pangkalpinang sekaligus hakim,  Iwan Gunawan mengatakan total yang sudah dikeluarkan sebanyak 689 surat bebas pidana yang terdiri dari 676 yang sudah selesai dan 21 berkas sedang dalam proses.

"676 berkas tersebut merupakan campuran dari tingkat Provinsi dan kota. Memang dalam beberapa pekan ini,  PN Pangkalpinang ramai didatangi para bakal caleg yang ingin membuat surat bebas pidana untuk berlaga di pileg 2019 mendatang. Saya juga agak kaget karena banyak sekali para bakal caleg yang meminta surat bebas pidana," ujarnya kepada Bangka Pos 

Sedangkan isi dari surat bebas pidana yang dikeluarkan dari PN pangkalpinang terdiri dari dua sub poin yaitu poin pertama mengatakan bahwa bakal caleg tidak sedang menjalani hukuman penjarà dan poin kedua yaitu tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan hukuman.

Kepala Humas PN Pangkalpinang sekaligus hakim,  Iwan Gunawan.
Kepala Humas PN Pangkalpinang sekaligus hakim, Iwan Gunawan. (Bangkapos/Yudha Palistian)

Enam Diantaranya Mantan Narapidana

Kepala Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Iwan Gunawan menyebutkan dari 689 surat bebas pidana dikeluarkan, enam diantaranya mantan narapidana dengan pidana koruptor dan pidana umum. 

"Enam diantaranya adalah mantan narapidana, terdiri dari satu mantan narapidana koruptor dan lima mantan narapidana umum," jelasnya.

Iwan pun menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang hanya berhak mengeluarkan surat saja untuk para bakal caleg, sedangkan untuk ketentuan sah atau tidak sah itu kebijakan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Serta yang berhak menandatangani surat bebas pidana yaitu ketua atau wakil ketua PN Pangkalpinang," jelas iwan. 

Penulis: Yudha Palistian
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved