Siswa SMP dari Pegunungan Meratus Pilih Nikah Dini Karena Tak Mampu Bayar Uang Sekolah

Kasus putus anak sekolah dengan alasan biaya, ternyata masih terjadi khususnya bagi anak-anak yang bermukim di desa terpencil

Siswa SMP dari Pegunungan Meratus Pilih Nikah Dini Karena Tak Mampu Bayar Uang Sekolah
Ilustrasi 

“Saya hanya bisa berharap adik bungsu saya bisa meneruskan sekolah minimal sampai SMA/SMK. Saya sendiri mungkin sudah takdir hany abisa sampai SMP,”kata Samidah pasrah. Karena sudah telanjur menikah, kata Samidah, dia akan berupaya menempuh jalur pendidikan lanjutannya melalui Kejar Paket C.

Terkait penerapan kembali sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah lanjutan, Kepala SMKN 2 Barabai, di Kecamatan Batubenawa, Hulu Sungai Tengah, Norta Dewi Yuniati, yang dikonfirmasi BPost menjelaskan, untuk beberapa sekolah SMA/SMK di HST saat ini memang menerapkan pungutan , SPP. Sebagai dasar, jelas Dewi , surat edaran Sekjen Kemendikbud tanggal 22 Desember 2017, bahwa jenjang SMA/SMK diperbolehkan memungut sumbangan pendidikan.

Sedangkan komite tidak diperbolehkan. “Di sekolah kami proses pemungutan melalui kesepakatan dengan orangtua/wali siswa. Jumlahnya pun sesuai kemampuan mereka. Perlu digarisbawahi, bahwa dana SPP itu untuk pos-pos belanja yang tak cukup tercover oleh dan BOS dan BOSDA,”katanya.

Sekitar 20 persen orangtua siswa jelas Dewi tidak ikut menyumbang karena tidak mampu, alias digratiskan.

Disebutkan, SMKN 2 Barabai menggunakan sistem subsidi silang, dimana bagi yang mampu menyumbang dipersilakan dan bagi yang tak bisa cukup melapor ke sekolah, untuk selanjutnya dibebaskan dari SPP.

Menurut Dewi, Samidah kemungkinan tak lulus peneriman siswa didik baru (PSDB), atau malah tak mendaftar alias menyerah duluan.

“Karena faktanya mereka yang mendaftar dan lulus di sekolah kami semuanya mendaftar ulang. Ada yang tidak mendaftar ulang karena tidak sesuai jurusan dan mendaftar di sekolah lain,”jelasnya.

Dewi menegaskan, sumbangan pendidikan pertama diterapkan SMKN 2 Barabai tahun 2018 ini sebenarnya tidak wajib.Kebijakannya fleksibel disesuaikan kondisi ekonomi keluarga siswa.

Dia mencontohkan, ada siswa yatim piatu yang mendaftar uang dibebaskan dari seluruh biaya, termasuk menebus atribut danbaju sekolah. Dijelaskan, pihak sekolah juga banyak menerima siswa dari SMP di Meratus , dan hampir semua siswanya dapat keringanan biaya. Mereka tinggal di asrama dengan iuaran hanya Rp 20 ribu per bulan, dan jika tak bisa membayar juga tidak ditagih.

Kepsek mengimbau, agar para siswa dari Meratus yang belum menikah dan ingin melanjutkan, pihaknya memberi kesempatan tahun depan. Masalah biaya, jelas Dewi bisa dibijaksanai.

Halaman
123
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved