Breaking News:

KPK Telusuri Proses Penganggaran Dana Perimbangan Keuangan Daerah

KPK telah memeriksa Direktur Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, terkait Dana Perimbangan Kemenkeu

FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) menunjukkan barang bukti sitaan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat Amin Santono dapil Jawa Barat X bersama delapan orang lainnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5). Dalam Operasi tersebut KPK juga menyita barang bukti berupa Logam Mulia (Emas) seberat 1,9 Kg dan Uang Rp1,8445 miliar (termasuk yang 400 juta OTT), SGD 63.000 dan USD12.500. Uang tersebut diduga suap untuk pemulusan usulan transfer anggaran perimbangan pusat-daerah dalam APBN Perubahan 2018. 

POSBELITUNG.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah memeriksa Direktur Dana Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Putut Hari Satyaka dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rukijo, Kamis (23/8/2018).

Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, KPK mendalami bagaimana alur atau proses penganggaran dana perimbangan keuangan daerah berlangsung.

Hal ini guna melihat lebih jauh peranan tersangka pejabat nonaktif Kemenkeu Yaya Purnomo terkait usulan dana tersebut.

"Dan sejauh mana proses-proses tersebut melibatkan pihak eksternal, apakah di tahap awal sudah dilibatkan pihak eksternal dalam hal ini misalnya kepala daerah, ataupun legislatif dari DPR RI tentu itu perlu diketahui penyidik," kata Febri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.

"Jadi kami fokus memastikan setiap proses dan alur dari pengurusan anggaran terkait dana perimbangan daerah," sambungnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan anggota DPR Komisi XI Amin Santono dan pejabat nonaktif Kemenkeu Yaya Purnomo sebagai tersangka.

KPK juga menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Eka Kamaludin dan Ahmad Ghiast. Eka diketahui merupakan pihak swasta yang berperan sebagai perantara.

Adapun, Ahmad berstatus sebagai swasta atau kontraktor. Ahmad diduga sebagai pemberi uang.

Editor: Khamelia
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved