Breaking News:

penolakan HTI

Camat dan Perangkat Desa Datangi KLHK Minta Izin HTI Dicabut

KLHK malah menerbitkan surat clearance berdasarkan audit ulang yang menyatakan PT APS sudah memenuhi syarat.

Istimnewa
Tellie Gozelie, anggota DPD RI asal Bangka Belitung memberikan pengarahan kepada camat dan perangkat desa Kecamatan Sijuk dan Membalong saat melakukan audiensi di DPD RI di Jakarta, Selasa (18/9). 

Laporan wartawan Pos Belitung MC Tedja Pramana

POSBELITUNG.CO, TANJUNGPANDAN - Keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) atas nama PT Agro Pratama Sejahtera (APS) seluas 20 ribu hektare di Kecamatan Sijuk dan Membalong masih menimbulkan kontra dari masyarakat sekitar. Pembabatan hutan sudah dilakukan sejak izin HTI terbit tahun 2011 lalu, namun hingga saat ini belum dilakukan penanaman.

Hal ini membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai PT APS tidak memenuhi syarat sehingga terbit surat peringatan (SP) untuk yang ketiga kalinya. Dengan SP3 ini seharusnya dilanjutkan dengan penghentian operasionbal perusahaan. Namun yang terjadi bukannya pencabutan izin HTI, KLHK malah menerbitkan surat clearance berdasarkan audit ulang yang menyatakan PT APS sudah memenuhi syarat.

Camat, Kepala Desa (Kades) dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Kecamatan Sijuk dan Membalong berangkat ke Jakarta menemui Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terkait persoalan ini, Selasa (18/9). Rombongan kemudian menghadap KLHK menyampaikan penolakan HTI di wilayah mereka karena tidak memenuhi syarat, Rabu (19/9).

Rombongan yang terdiri dari Camat Sijuk, Abdul Hadi, Camat Membalong, Salman, 10 kades, 10 Ketua BPD serta tiga perwakilan warga Sijuk ini menggelar diskusi di KLHK dari pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 11.30 WIB. Mereka diterima Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum), Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL).

"Kedatangan kami ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan aspirasi kami, agar izin HTI di Sijuk dan Membalong dicabut. Karena perusahaan HTI di Sijuk dan Membalong tidak memenuhi syarat, apalagi pernah menerima SP3 dari KLHK" kata Abdul Hadi kepada Pos Belitung via telepon, Rabu (19/9).

Menurutnya, pihak KLHK pada dasarnya mengakomodir aspirasi masyarakat Sijuk dan Membalong terhadap penolakan HTI di wilayahnya. Namun dari tiga dirjen yang menemui rombongan dari Belitung ini menanggapinya berbeda-beda.

Dirjen Gakkum mengatakan pihaknya tetap mengedepankan aturan. Sementara Dirjen PHPL mengatakan perlunya memberikan kesempatan kepada PT APS untuk memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial. Sedangkan Dirjen PSKL tidak berkomentar.

"Dalam waktu dekat Dirjen PHPL dan Dirjen PSKL akan ke Belitung untuk membuktikan bahwa hutan di Belitung sudah habis dikuasai pengusaha asing," katanya.

PT APS mendapatkan izin dari KLHK pada tahun 2011 dengan SK.208/Menhut-II/2011, 12 April 2011. Tetapi proses awalnya sudah dilakukan sejak tahun 2007-2008. Perusahaan ini mengkonsesi lahan HP seluas 30.773 hektare yang meliputi HP Kotawaringin dan HP Sembulan di Kabupaten Bangka.

Halaman
12
Penulis: Tedja Pramana
Editor: Tedja Pramana
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved