Lima ASN Pangkalpinang Bakal Ditindak

Lima ASN dan dua mantan ASN ini akan menambah panjang daftar ASN Pangkalpinang yang sudah ditindak sebelumnya.

Lima ASN Pangkalpinang Bakal Ditindak
Kompas
Ilustrasi 

POSBELITUNG.CO-- Saat ini Pemerintah Kota Pangkalpinang tengah memproses lima ASN dan dua mantan ASN Pemkot yang pernah tersangkut kasus korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan.

Proses ini terkait dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Komjen Pol (Purn) Syafruddin serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana terbaru mengenai penanganan pegawai negeri sipil (PNS) yang telah dikenakan hukuman pidana kasus korupsi.

Lima ASN yang masih tercatat sebagai ASN Pemkot dan dua yang sudah pensiun itu bakal diberi tindakan berupa pemberhentian, dan diminta membayar ganti rugi atas gaji yang telah dibayarkan sebelumnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangkalpinang dan Plt. Wali Kota Pangkalpinang M. Sopian diketahui telah mendatangi BKN regional 7 untuk berkoordinasi terkait hal ini.

"Tujuh orang ini sudah inkrah karena sudah ada putusan pengadilan, lima yang masih PNS dan dua sudah pensiun. Langkah pertama, memberhentikan dulu lima ASN yang sudah inkrah ini dulu. (Terkait ganti rugi) Nanti ada keputusannya ada sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPGR), diputuskan di situ," beber Kepala BKPSDM Pangkalpibang Agung saat dikonfirmasi Bangka Pos, Senin (24/9/2018) kemarin.

Dia mengatakan, sesuai SKB, pihaknya ditenggat untuk menindaklanjuti ini paling lama pada Desember 2018. Pemkot Pangkalpinang akan mengusahakan ini secepatnya.

Lima ASN dan dua mantan ASN ini akan menambah panjang daftar ASN Pangkalpinang yang sudah ditindak sebelumnya.

"Kalau dari yang datanya di-blokir BKN dulu sebelum ini ada empat. Ini nambah lagi. Utang lama. Sebetulnya ini bukan tanggung jawab (untuk menindak saat) Irwansyah atau Sopian, tapi lebih lama lagi, sebelum-sebelumnya," kata Agung.

Dasar penindakan ini, menurut Agung, sebenarnya bukanlah SKB, melainkan Undang-undang terkait ASN. Undang-undang mengharuskan pemberhentian bagi ASN yang tersangkut Tipikor.

"SKB ini hanya untuk mempercepat keterlenaan seluruh Indonesia ini, tanpa SKB pun sebenarnya, ini harus dieksekusi. SKB ini menegaskan lagi. Ini terus berproses. Tenggatnya seluruh Indonesia itu Desember, kami mungkin sudah eksekusi dalam waktu dekat ini," tutur dia. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved