Breaking News:

Bupati Beltim Minta Kembalikan Kewenangan

Keinginan Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza mengembalikan pengawasan laut dibawah 4 mil ke pemerintah kabupaten tak dipermasalahan

humas diskominfo beltim
Menteri Susi dan Bupati Beltim, Yuslih Ihza 

POSBELITUNG.CO-- Keinginan Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza mengembalikan pengawasan laut dibawah 4 mil ke pemerintah kabupaten tak dipermasalahan. Akan tetapi proses tersebut tetap harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku, dengan melakukan judicial review atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014.

Keinginan yang disampaikan oleh Bupati Beltim ini diamini juga oleh Menteri Susi Pudjiastuti saat berkunjung ke Belitung Timur. Dia juga berencana meminta Mendagri untuk menerbitkan peraturan pemerintah

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah silakan saja dilakukan judicial review dan menerbitkan peraturan pemerintah. Akan tetapi bila pengembalian pengawasan laut dibawah 4 mil kembali ke kabupaten harus dikaji lebih mendalam.

“Sekarang diawasi oleh provinsi, sebenarnya siapun yang mengawasi silakan saja. Yang jadi permasalahan itu efektif atau tidak. Ajukan saja judicial reviewnya ke MK, kita tidak boleh melarang orang melakukan itu,” kata Didit Srigusjaya kepada harian ini, Jumat (5/10/2018).

Pengembalian pengawasan laut dibawah 4 mil ke pemerintah kabupaten jangan hanya sebatas pengembalian wewenang saja. Atau pengembalian tersebut ada keinginan tersendiri atau tujuan yang kurang baik.

“Nanti diberikan kewenangan tidak sanggung juga. Jangan-jangan tujuan pengembalian ada tanda kutiplah,” ujar Didit.

Tapi bila memang ada tujuan yang lebih baik, siapapun yang melakukan pengawasan tidak dipermasalahkan.

“Kalau tujuannya baik saya dukung. Tapi untuk mengubah itu silakan saja ajukan ke MK,” ujar Didit.

Terkait alasan Bupati Beltim pengawasan oleh propinsi kurang maksimal, harusnya hal itu disadari juga oleh pemkab Beltim. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh propinsi, tapi bisa juga dibantu oleh pemerintah kabupaten Beltim.

“Kalau dikembalikan ke Kabupaten, sama saja. Kita butuhkan itu action, bantu mengawasi. Bukan malah berebut kewenangan pengawasan ini yang terpenting,” tegas Didit.

Terpisah, Sekda Provinsi Bangka Belitung, Yan Megawandi mengatakan tak mempermasalahkan bila Bupati Beltim, Yuslih Ihza ingin mengambil kewenangan pengawasan tersebut dari provinsi. UU. No. 23 tahun 2014 merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

“Kita hanya melaksanakan saja. Kalau mengambil alih pengawasannya, pada prinsipnya kita tidak masalah. Asalkan sudah sesuai dengan aturannya. Ajukan saja judicial reviews, sesuai mekanismenya,” kata Yan Megawandi.

Namun, pengawasan sebagaimana dalam UU No. 23 tahun 2014 tidak hanya sebatas pengawasan laut dan pulau pesisir saja. Tapi pengawasan lainnya juga dicakupi yakni pendidikan tingkat menengah atas dan kejuruan. (can)

Penulis: Hendra
Editor: Khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved