Gubernur Babel Setuju Pelapor Korupsi Dapat Imbalan Rp 200 Juta

Erzaldi: Bagus, selama yamg dilaporkan bener-bener melakukan korupsi, itu yang dikasih bonus

Gubernur Babel Setuju Pelapor Korupsi Dapat Imbalan Rp 200 Juta
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Gubernur Babel, Erzaldi Rosman 

POSBELITUNG.CO--Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menyebutkan dirinya menyambut baik Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca: Pelapor Korupsi Dapat Rp 200 Juta, Suap Rp 10 Juta, Ini Aturannya

Dalam Peraturan tersebut dijelaskan, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

"Bagus, selama yamg dilaporkan bener-bener melakukan korupsi, itu yang dikasih bonus," kata Erzaldi, Rabu (10/10/2018).

Kendati demikian, menurutnya dengan pemberian premi ini jangan sampai membuat masyarakat menjadi berpikir untuk mencari kesalahan orang lain atau menjebak demi mendapatkan imbalan.

"Tapi kalau misalnya dilapor enggak bener, ya jangan menjebak orang misalnya orang itu ditarget telpon orang suruh nyogok, kan enggak benar begitu," tambahnya.

Menurutnya, masyarakat yang memberikan laporan juga harus jelas disertai dengan bukti mendukung. Bukan hanya sekedar melapor.

Dilansir dari Kompas.com peraturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018. PP 43/2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.

Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

"Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta)," demikian bunyi pasal 17 ayat (2) PP tersebut, seperti dikutip dari laman Setneg.go.id, Selasa (9/10/2018).

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Menurut PP 43/2018 itu, masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau pun penegak hukum.

Pemberian informasi kepada penegak hukum dapat berbentuk laporan tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Laporan mengenai dugaan korupsi harus sedikit memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi.

Pelapor juga wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain dan dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Nantinya, Pelapor juga berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum. Setelah melaporkan, pelapor juga berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Penulis: krisyanidayati
Editor: khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved