Breaking News:

Tawaran Investasi Online Mejamur, Hati-hati Bodong!

Mengetik kata kunci "investasi" atau "dana" di layanan Play Store untuk Android maupun App Store pada Apple, muncul beragam aplikasi.

POS BELITUNG/JARIYANTO
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengupas tentang investasi di hadapan peserta Pelatihan dan Gathering Media OJK Kanreg 7 Sumbagsel di Aston Sentul Lake, Bogor, baru-baru ini. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Jariyanto

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Mengetik kata kunci "investasi" atau "dana" di layanan Play Store untuk Android maupun App Store pada Apple, muncul beragam aplikasi.

Di antaranya tentang perdagangan saham, bitcoin, emas, hingga pinjaman uang tunai. Proses penawaran dan transaksi sangat mudah karena dilakukan secara daring (online).

Berbagai aplikasi terkait keuangan itu disebut penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech peer to peer landing. Setiap aktivitasnya harus mengantongi izin sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.

"Kalau tidak terdaftar dan tidak ada izin OJK, fintech atau financial technology itu jelas ilegal alias bodong," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam diskusi acara Pelatihan dan Gathering Media yang digelar OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Kanreg 7 Sumbagsel) di Aston Sentul Lake, Bogor baru-baru ini.

Lanjut Tongam, fintech termasuk inovasi dalam bidang keuangan yang tumbuh pesat seiring majunya teknologi. Karena itu masyarakat harus berhati-hati dan waspada terhadap kegiatan penawaran maupun penghimpunan dananya.

"Logikanya begini, masa diem-diem saja dapat uang. Nah aktivitas seperti itu perlu diwaspadai, karena dikhawatirkan data-data kita nanti bisa disedot mereka, apalagi marak juga kasus penjualan data ini," ucapnya.

Tongam menambahkan, modus investasi bodong bermacam-macam serta cepat berganti setiap saat bak bunglon. Pada beberapa kasus, pelakunya ternyata hanya orang-orang itu saja, begitu juga para korbannya. Artinya mereka yang tertipu juga tidak jera.

Sejauh ini, satgas bersama 13 kementerian dan lembaga yang tergabung di dalamnya, sudah cukup banyak menutup atau mencabut izin perusahaan jasa keuangan yang terindikasi merugikan masyarakat. Lagkah diambil sebagai upaya pencegahan dan penanganan.

"Sepanjang 2007-2017, perkiraan kerugian berbagai kasus investasi bodong, di antaranya empat travel umrah termasuk First Travel, D4F, hingga Pandawa mencapai Rp 105,81 trilun. Sementara kerugian masyarakat ini tidak dapat ter-cover oleh aset yang disita," ucapnya.

Masyarakat, kata Tongam, harus rasional ketika ada iming-iming menggiurkan terkait investasi. Segera melapor apabila ada dugaan tindak pidana penggelapan, karena kasus-kasus besar yang terungkap, laporan muncul setelah tereskpos.

"Agar tidak jadi korban, kuncinya 2L, legal dan logis. Legal tentu saja dari izinnya ada atau tidak. Logis dalam hal ini membandingkan penawaran dengan hasil yang diperoleh, kira-kira masuk akal atau tidak," beber Tongam. (*)

Penulis: Jaryanto
Editor: Khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved