Breaking News:

Uji Proses Penyidikan Oleh Polres Belitung, H Mukhdi Ajukan Praperadilan, 2 Hal Ini yang Disorot

Tersangka kasus dugaan penyerobotan lahan, memberikan sumpah dan keterangan palsu, H Mukhdi Syafi'e

Pos Belitung/Dede Suhendar
Suasana sidang praperadilan yang diajukan H Mukhdi Syafi'ie tersangka yang diduga melakukan penyerobotan lahan, memberikan sumpah dan keterangan palsu, Senin (15/10/2018) 

Laporan Wartawan Pos Belitung Dede Suhendar

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Tersangka kasus dugaan penyerobotan lahan, memberikan sumpah dan keterangan palsu, H Mukhdi Syafi'e mengajukan sidang pra peradilan.

Sidang perdana mengagendakan pembacaan permohonan dari pemohon digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan, Senin (15/10/2018).

Sidang yang dipimpin hakim tunggal, Rino Adrian Wigunadi SH itu menghadirkan dua kuasa hukum dari pemohon, pihak termohon dari Polres Belitung serta ikut termohon dari Kejari Belitung.

"Pra pradilan ini menguji proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Belitung, jadi bukan berdasar pokok perkara. Tapi apakah proses penyidikan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku karena ada ketentuan dari Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Kuas Hukum Pemohon Hendra Ruhendra dari Law Office IDCC Jakarta kepada posbelitung.co.

Ia menjelaskan dalam permohonan, diantaranya terdapat dua poin penting yang diajukan pemohon. Pertama, dalam putusan MK terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam waktu tujuh hari harus disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), pelapor dan terlapor.

Sementara itu, kliennya dalam hal ini pemohon hanya menerima ‎tembusan bukan SPDP asli.

"Itu yang salah, bukan menurut saya tapi menurut MK," katanya.

Kedua, dalam menentukan atau menetapkan seorang tersangka minimal dengan dua alat bukti. Menurut Hendra, ketika kliennya ditetapkan sebagi tersangka tidak pernah diperlihatkan dua alat bukti tersebut selma penyidikan.

Ia menjelaskan, jika tersangka ditetapkan dengan dugaan surat palsu harus diperlihatkan bukti tersebut.

"Menurut klien kami dalam penyidikan tidak pernah dilakukan. Ini yang kami keberatan, makanya terdapat persyaratan, klien kami dituduh 263 ayat 2 menggunakan, loh ayat 1 nya siapa yang buat, dimana buat dan bagaimana caranya," katanya.

Kemudian, kata dia, pihak pemohon juga telah menyiapkan enam saksi termasuk ahli yang akan didatangkan dalam agenda sidang selanjutnya.

Penulis: Dede Suhendar
Editor: Evan Saputra
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved