Begini Kata Luhut Soal Meikarta, Dulu Bilang Perizinan dan Kepemilikan Tanah Aman, Sekarang ?

"Saya melihat betapa Pak James mempertaruhkan reputasi Lippo untuk membangun kawasan yang sudah dipersiapkan selama 20 tahun,"

Begini Kata Luhut Soal Meikarta, Dulu Bilang Perizinan dan Kepemilikan Tanah Aman, Sekarang ?
Achmad Fauzi
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Pandjaitan, di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta, Selasa (20/9/2016). 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyayangkan masalah hukum yang terjadi pada proyek Meikarta.

"Kalau memang ada masalah ya hukum berlaku. Tapi ini memang ya, kita sayangkan kok sampai jadi begitu," kata Luhut saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Kendati menyayangkan peristiwa yang terjadi, Luhut tetap meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak sesuai dengan tupoksinya dan menjalankan penindakan sesuai undang-undang.

"Ya, saya kira biarkan aja diproses hukum berjalan. Tapi proyek itu proyek kan bagus dan bahwa ada masalah teknis seperti di dalam biar diselesaikan secara hukum aja ya," imbuh Luhut.

Namun demikian, apa yang terjadi pada Meikarta saat ini bertolak belakang dengan pernyataan Luhut hampir setahun silam.

Kala itu, Luhut yang menghadiri prosesi tutup atap atau topping off dua menara Meikarta milik Lippo Group dengan yakin mengatakan bahwa proyek Meikarta tidak bermasalah.

Baca: Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Hongkong, Pukul 18.00 WIB, Siaran Langsung di RCTI 

Baca: Najwa Blak-blakan Kisahkan Perjalanan Cintanya Bersama Suami, Ternyata Berawal dari Senior & Junior

Luhut memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah.

"Saya tanya Pak James (Riady) mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. (Dia jawab) semua tidak ada masalah," kata Luhut, 29 Oktober 2017.

Dalam kesempatan sama, Luhut menekankan agar masyarakat tidak cepat berburuk sangka terhadap proyek Meikarta.

"Saya melihat betapa Pak James mempertaruhkan reputasi Lippo untuk membangun kawasan yang sudah dipersiapkan selama 20 tahun," tambah dia.

Pasalnya, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus suap terkait izin proyek Meikarta.

Baca: Fahri Hamzah Sebut Kebohongan Kini Menjadi Sebuah Wabah

Baca: Soeharto Ternyata Pernah Ungkap Soal Penerusnya Jadi Presiden Indonesia, Sampai Singgung Soal Hukum

Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, lalu Konsultan Lippo Group, Taryudi, Konsultan Purnama, Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

Sementara pihak penerima suap adalah Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Selain Neneng, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Sahat MJB Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi juga ditetapkan sebagai tersangka.

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Dulu Bilang Perizinan dan Kepemilikan Tanah Meikarta Tidak Ada Masalah, Sekarang Apa Kata Luhut?

Baca: Honda CRV Pasangan Selingkuh Terjun ke Jurang 200 Meter Jadi Tontonan, Evakuasi Butuh 3 Jam

Baca: Pria Ini Ceraikan Sang Istri Usai Melihat Fotonya di Google Maps, Ini Potret dan Penjelasannya

Baca: Video Cut Meyriska Berdempetan dengan Raffi Ahmad Beredar, Lalu Begini Tanggapan Si Artis

Baca: Konsumsi Ikan Termahal di Dunia, Wanita Asal Tuban Ini Tewas, Keracunan Ini Jadi Penyebabnya

Baca: Tak Hanya Datangi Rumah Suzanna, Luna Maya Ternyata ke Tempat Semedinya, Begini Potretnya

Editor: asmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved