Breaking News:

Rumuskan Indeks Kebebasan Pers 2018, Dewan Pers Gelar National Assesment Council

Rumuskan Indeks Kebebasan Pers 2018, Dewan Pers Gelar National Assesment Council. Dewan Pers menggelar National Assesment Council (NAC)

Penulis: Jaryanto | Editor: Evan Saputra
Pos Belitung/Jariyanto
Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar menyampaikan penjelasan saat sesi tanya jawab acara NAC di Ballroom Novotel Tangerang, Banten, Senin (5/11/2018) 

Rumuskan Indeks Kebebasan Pers 2018, Dewan Pers Gelar National Assesment Council

POSBELITUNG.CO, TANGERANG - Dewan Pers menggelar National Assesment Council (NAC) Indeks Kebebasan Pers (IKP) 2018. Rangkaian acara yang berlangsung  di Novotel Tangerang sudah dimulai sejak Minggu (4/11/2018) hingga Selasa (6/11/2018) besok. 

Para peserta terdiri dari koordinator ahli (KA) dan informan ahli (IA) perwakilan 34 provinsi seluruh Indonesia. Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakili Dekan Fisipol Universitas Bangka Belitung (UBB) Dr Ibrahim MSi selaku KA dan Harian Pos Belitung (IA).

"Hari ini agendanya workshop atau lokakarya. NAC atau Dewan Penyelia Nasional itu ada tahapan-tahapannya. Mulai dari penelitian ke lapangan, focus group discussion (FGD) di 34 provinsi seluruh Indonesia melibatkan perwakilan dari pers, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, serta aparat," kata Ketua Komisi Penelitian dan Pendataan Dewan Pers Ratna Komala saat pembukaan Lokakarya IKP 2018, Senin (5/11/2018). 

Mereka, lanjutnya, dimintai pendapat atas sejumlah indikator kemerdekaan pers dalam konteks provinsi masing-masing yang terjadi selama kurun waktu 2017. Tahapan itu, dalam rangka memperoleh gambaran IKP baik provinsi maupun nasional. Setelah FGD, hasil temuan ditanggapi para panelis dalam seminar guna mendapatkan nilai akhir atau skor kebebasan pers 2018, sehingga memperoleh data valid karena instrumen dan objektivitasnya lebih dalam. 

"Selain itu, melalui kegiatan ini dapat diperoleh masukan-masukan, kritik dan saran lalu merumuskan rekomendasi tersebut dan rencana aksinya. Semua itu guna mendukung kemerdekaan pers dan diskusi yang selama ini belum terlalu familiar di kalangan masyarakat luas," kata Ratna. 

Menurutnya, survei IKP digulirkan sejak 2015 lalu atau sudah tiga putaran yang dilakukan Dewan Pers. Putaran pertama cakupannya meliputi 24 provinsi, putaran kedua 30, dan kali ini sudah mencakup seluruh Indonesia, yakni 34 provinsi.

"Dalam setiap putaran proses survei diakhiri sebuah forum nasional, yakni NAC ini," ujar Ratna. (*) 

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved