BIN Bantah Beri 'Jatah' Ormas Rp 200 Juta Per Bulan Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

Terkait Isu 'Jatah' Rp 200 Juta Per Bulan Untuk Ormas Demi Bungkamkan Kritik, Ini Bantahan BIN

BIN Bantah Beri 'Jatah' Ormas Rp 200 Juta Per Bulan Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah
Reza Jurnaliston
Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto Saat Konferensi Pers di daerah bilangan Jakarta Selatan, Pancoran, Senin (27/8/2018)(Reza Jurnaliston) 

POSBELITUNG.CO -- Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Purwanto membantah kabar bahwa Kepala BIN menyuap sejumlah organisasi kemahasiswaan agar tidak mengkritisi pemerintah.

Kabar tersebut berembus di media sosial Twitter.

Wawan menuturkan, akun tersebut menduga Kepala BIN menyerahkan uang "bungkam" sejumlah Rp 200 juta per bulan kepada masing-masing organisasi.

"Kabarnya ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi, minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi," katanya saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).

Baca: Gisella Unggah Foto Bertiga di Instagram, Lihat juga Perlakuanya ke Suami Sebulan Lalu, Pertandakah?

Baca: Olahraga Ternyata Bisa Mengobati Patah Hati, Ini Dia 5 Alasannya

"lsu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN," sambungnya.

Ia menegaskan bahwa BIN tidak pernah melarang siapapun untuk memberikan kritik terhadap pemerintah.

Namun, Wawan Purwanto menambahkan, kritik tersebut baiknya disertai fakta agar dapat menjadi saran yang membangun negara.

"BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi," kata dia.

Baca: Kaesang Unggah Foto Lagi Buka Dompet, Isinya Nota Semua Malah Banjir Komentar Ini

Baca: Reino Ungkap Sikap Buruk Luna Maya, Lalu Puji Hingga Kagumi Sosok Syahrini yang Suka Ingetin Sholat

Pada kesempatan itu, Wawan juga menegaskan bahwa institusinya membebaskan masyarakat untuk membentuk organisasi atau menyelenggarakan acara deklarasi tertentu.

Meski membebaskan, ia menekankan pentingnya bagi publik untuk menaati aturan yang berlaku terkait tindakan-tindakan tersebut.

"Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggungjawab, bukan hoaks, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)," terang Wawan. (Devina Halim)

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Terkait Isu 'Jatah' Rp 200 Juta Per Bulan Untuk Ormas Demi Bungkamkan Kritik, Ini Bantahan BIN

Baca: Begini Caranya Sembunyikan Status Online Saat Sedang Mengetik di WhatsApp

Baca: Pilih jadi Caleg, Mayor Kav Ossy Dermawan Tinggalkan Kariernya di TNI Setelah 16 Tahun

Baca: Ramalan Cinta Zodiak Hari Ini, Rabu 21 November: Pisces Kepikiran Balikan, Cancer Ingin Diperhatikan

Baca: Unggah Foto Ini, Evelin Nada Anjani Bahas Tato Saat Tampil Cantik Kenakan Dress di Kondangan

Baca: 7 Fakta Singkat Dugaan Pembunuhan Wanita Pemandu Karaoke yang Ditemukan Tewas di Lemari Kos

Editor: asmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved