Tolak HTI 20.000 Hektar, Masyarakat Membalong dan Sijuk Datangi DPRD Babel

Masyarakat Kecamatan Membalong dan Sijuk, Kabupaten Belitung menolak izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 20.000 hektare kepada PT. Agro

Tolak HTI 20.000 Hektar, Masyarakat Membalong dan Sijuk Datangi DPRD Babel
Foto: Humas DPRD Babel
Pertemuan masyarakat Kecamatan Membalong dan Sijuk, Kabupaten Belitung di DPRD Babel, Rabu (28/11/2018) menolak izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 20.000 hektare kepada PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS ) di Kecamatan Membalong dan Sijuk. 

Tolak HTI 20.000 Hektar, Masyarakat Membalong dan Sijuk Datangi DPRD Babel

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Masyarakat Kecamatan Membalong dan Sijuk, Kabupaten Belitung menolak izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 20.000 hektare kepada PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS ) di Kecamatan Membalong dan Sijuk.

Puluhan masyarakat pun mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan penolakan tersebut, Rabu (28/11/2018)

Hadir pada pertemuan tersebut Ketua DPRD, Didit Srigusjaya didampingi oleh Anggota DPRD dapil Belitung, diantaranya Abullah Ma’aruf, Sudirman Norman, serta Eka Budiarta.

Sementara dari perwakilan masyarakat di pimpin langsung oleh Camat Sijuk Abdul Hadi dan Camat Membalong Salman Alfarizi.

Camat Sijuk, Abdul Hadi menuturkan, ada aspirasi yang berkembang di masyarakat desa untuk menolak pembabatan hutan dengan dalih HTI.

Terlebih, diketahui PT. APS sudah melakukan kegiatan penebangan hutan sejak tahun 2011 lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda penanaman kembali.

“Berdasarkan pernyataan sikap seluruh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Membalong dan Sijuk , kami masyarakat Membalong dan Sijuk sepakat menolak HTI oleh PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS) pada lokasi kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Belitung Kecamatan Sijuk dan Membalong seluas 20.000 Hektar, “ tegasnya.

Mereka meminta kepada manajemen perusahaan PT. APS untuk menghentikan segala bentuk aktifitas pembabatan hutan. Meminta kepada Pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk meninjau ulang kebijakan memberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan operasioanl pemanfaatan hasil hutan kayu.

Hal ini mengingat sejak diterbitkan izin tahun 2011 tidak melakukan kegiatan nyata dilapangan hingga kini. Karena itu untuk segera mencabut izin PT. APS karena tidak dapat memenuhi ketentuan yang diamanahkan dalam izin yang diberikan.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya setelah mendengar keluhan dari masyarakat berkesimpulan DPRD Babel segera akan mengirim surat kepada Gubernur untuk menghentikan izin operasional HTI PT. Agro Pratama Sejahtera (PT. APS ).

“Masyarakat tidak perlu ragu dengan DPRD Babel. Kami semua sepakat menolak HTI di Bangka Belitung dan berkomitmen hutan rakyat dikembalikan kepada rakyat,” ujarnya

DPRD Bangka Belitung juga akan membentuk panitia khusus untuk mengumpulkan informasi, data dan kajian sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Pansus ini dibentuk guna menyelesaikan permasalahan perizinan hutan tanaman industri (HTI) di Bangka Belitung.

“Kami akan mengusulkan di Rapat Banmus untuk membentuk Pansus terkait penolakan HTI ini dan saya bersama kawan DPRD Babel akan meninjau langsung ke Belitung lokasi HTI dimaksud,” tambahnya

Beliaupun berpesan untuk selalu jaga kekompakan, dan jangan mau diadu domba serta diintervensi oleh pihak manapun. (*/Budi Setyo - Humas)

Penulis: Hendra
Editor: Evan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved