62 Desa di Delapan Kecamatan Disasar Kejaksaan Negeri Bangka

Pihak Kejaksaan Negeri Bangka sudah mengunjungi 62 desa di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka,

62 Desa di Delapan Kecamatan Disasar Kejaksaan Negeri Bangka
BANGKAPOS.COM/NURHAYATI
FOTO BERSAMA - Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Rilke Jeffri Huwae berfoto bersama para wartawan saar coffee morning bersama para insan pers, Rabu (16/01/2019) di Ruang Pertemuan Kejaksaan Negeri Bangka. 

POSBELITUNG.CO - Pihak Kejaksaan Negeri Bangka sudah mengunjungi 62 desa di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Kedatangan pihak kejaksaan ini untuk memberikan pendampingan kepada apatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

"Tujuan kami bukan untuk gagah-gagahan bukan minta ke desa-desa kasih honor. Tujuan kami adalah untuk pendampingan desa agar pengelolaan keuangan desa untuk mencapai peningkatan ekonomi desa sehingga tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya seremonial, " tegas Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Rilke Jeffri Huwae, Rabu (16/01/2019) saat coffee morning dengan wartawan se Kabupaten Bangka di Ruang Pertemuan Kejaksaan Negeri Sungailiat.

Kajari mencontohkan ada kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang menggunakan dana desa diikuti 62 desa pergi ke Solo.

Menurutnya, bimtek diperbolehkan, namun disesuaikan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa masing-masing.

"Sehingga bimtek tidak jadi kegiatan seremoni lalu ramai-ramai semua ke Solo. Jadi bimtek harus disesuaikan dengan potensi desa. Kalau potensi desanya untuk bikin batik silakan ke Solo, kalau daerahnya bikin keripik ke Lampung, kalau mau bikin empek-empek pergilah ke Palembang. Kegiatan harus skala prioritas agar strategis supaya ada prinsip pemanfaatan," jelas Jeffri.

Pendampingan yang diberikan pihaknya mulai dari merumuskan perencanaan hingga output penggunaan dana desa tersebut supaya hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.

Pihaknya turun ke desa-desa dalam rangka 'mengintervensi' semua program yang dilaksanakan desa dengan memberikan arahan agar kegiatan desa yang bersumber dana desa diarahkan sesuai dengan potensi desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Hal-hal yang di luar proses itu kami hapus. Apalagi jaman sekarang harus sesuai dengan aturan perundang-undangan," tegas Jeffri.

Selain itu juga kejaksaan akan memberikan perhatian penuh terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka.

Pihaknya akan menggunakan kewenangan kejaksaan dalam memberikan pengawalan terhadap setiap proses pembangunan di Kabupaten Bangka.

"Memang kami sudah melewati proses perencanaan karena APBD sudah disahkan. Setiap proses pembangunan kami mengunakan instrumen TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel," jelas Jeffri.(BANGKAPOS.COM/Nurhayati)

Editor: emil
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved