Kejaksaan Negari Bangka Turun ke 62 Desa, Ini yang Mereka Lakukan

Tujuan kami bukan untuk gagah-gagahan bukan minta ke desa-desa kasih honor. Tujuan kami

Kejaksaan Negari Bangka Turun ke 62 Desa, Ini yang Mereka Lakukan
Bangkapos/Nurhayati
Kejaksaan Negeri Bangka saat coffe morning dengan wartawan se Kabupaten Bangka, Rabu (16/3/2019) di Ruang Pertemuan Kejaksaan Negeri Sungailiat. 

POSBELITUNG.CO, BANGKA--Pihak Kejaksaan Negeri Bangka sudah mengunjungi 62 desa di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka.

Kedatangan pihak kejaksaan ini untuk memberikan pendampingan kepada apatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. 

"Tujuan kami bukan untuk gagah-gagahan bukan minta ke desa-desa kasih honor. 

Tujuan kami adalah untuk pendampingan desa agar pengelolaan keuangan desa untuk mencapai peningkatan ekonomi desa sehingga tidak ada lagi kegiatan yang sifatnya seremonial, " tegas Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Rilke Jeffri Huwae, Rabu (16/1/2019) saat coffe morning dengan wartawan se Kabupaten Bangka di Ruang Pertemuan Kejaksaan Negeri Sungailiat. 

Ia mencontohkan ada kegiatan bimtek yang menggunakan dana desa diikuti 62 desa pergi ke Solo.

Menurutnya, bimtek diperbolehkan, namun disesuaikan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa masing-masing.

"Sehingga bimtek tidak jadi kegiatan seremoni lalu ramai-ramai semua ke Solo. Jadi bimtek harus disesuaikan dengan potensi desa.

Kalau potensi desanya untuk bikin batik silahkan ke Solo, kalau daerahnya bikin kripik ke Lampung, kalau mau bikin empek-empek pergilah ke Palembang.

Kegiatan harus skala prioritas agar strategis supaya ada prinsip pemanfaatan," jelas Jeffri. 

Pendampingan yang diberikan pihaknya mulai dari merumuskan perencanaan hingga output penggunaan dana desa tersebut supaya hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. 

Pihaknya turun ke desa-desa dalam rangka 'mengintervensi' semua program yang dilaksanakan desa dengan memberikan arahan agar kegiatan desa yang bersumber dana desa diarahkan sesuai dengan potensi desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Hal-hal yang di luar proses itu kami hapus. Apalagi jaman sekarang harus sesuai dengan aturan perundang-undangan," tegas Jeffri.

Selain itu juga kejaksaan akan memberikan perhatian penuh terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka

Pihaknya akan menggunakan kewenangan kejaksaan dalam memberikan pengawalan  terhadap setiap proses pembangunan di Kabupaten Bangka.

"Memang kita sudah melewati proses perencanaan karena APBD sudah disahkan. Setiap proses pembangunan kami mengunakan instrumen  TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel," jelas Jeffri. (BANGKAPOS/NURHAYATI)

Penulis: nurhayati
Editor: tidakada016
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved