Pemerintah Beri Kelonggaran Aturan Pajak Deposito Devisa Hasil Ekspor

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melonggarkan peraturan mengenai pajak deposito devisa hasil ekspor (DHE)

Pemerintah Beri Kelonggaran Aturan Pajak Deposito Devisa Hasil Ekspor
KOMPAS.com
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazar. 

POSBELITUNG.CO - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melonggarkan peraturan mengenai pajak deposito devisa hasil ekspor (DHE).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dalam peraturan tersebut pemerintah tak akan mengubah peraturan tarif pajak deposito yang sudah ada.

Dia mencontohkan, salah satu kelonggaran diberikan ketika eksportir memperpanjang deposito, maka dia bisa mendapatkan fasilitas yang sama.

"Tarifnya sama cuma yang baru itu ada beberapa pelonggaran lagu misalkan kalau depositonya diperpanjang boleh mendapatkan fasilitas yang sama atau pindah dari satu bank ke bank lain. Atau kalau masih di dalam negeri boleh," ujar Suahasil ketika ditemui awak media di Kemeterian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Suahasil menjelaskan, pelonggaran tersebut akan ditelurkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, aturan tersebut belum diterbitkan. Selain itu juga, pemerintah tengah menyiapkan sanksi untuk DHE yang tidak dimasukkan ke dalam negeri. Peraturan tersebut akan dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu.

"Itu diatur teman-teman Bea Cukai, lagi dirumuskan kayaknya udah mau keluar juga deh. Ya artinya kan enggak boleh ekspor nantinya gimana mekanismenya gimana nanti diatur di sana," ujar Suahasil.

Sebagai catatan, pemerintah telah memiliki peraturan terkait DHE melalui PMK Nomor 10/2016 yang memberikan insentif pajak bagi devisa hasil ekspor (DHE) yang didepositokan di dalam negeri. Jika DHE berbentuk dollar AS, maka pengusaha bisa mendapatkan pengurangan pajak deposito atas dana tersebut dari 20 persen menjadi 10 persen untuk deposito satu bulan. Selain itu, untuk deposito tiga bulan pajak yang dibayarkan sebesar 7,5 persen, sementara enam bulan sebesar 2,5 persen.

Sementara itu Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur soal simpanan khusus untuk deposito devisa hasil ekspor (DHE). Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya sudah menunjuk institusi bank yang menyiapkan rekening simpanan khusus untuk DHE Sumber Daya Alam (SDA) yang diletakkan di bank dalam negeri yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

"Kami juga sudah siapkan PBI mengenai rekening simpanan khusus. Sehingga kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah khususnya pemberian insentif pajak bagi DHE yang lebih banyak di bawa ke dalam negeri dan juga dikonversikan ke rupiah, insentif pajak deposito akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih jelas," ujar Perry.

Pemerintah sudah menerbitkan, Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2019 soal ketentuan peletakan DHE SDA yang wajib ditaruh di dalam negeri.

PP tersebut kemudian diturunkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur sektor apa saja yang dikenai aturan, dan PBI mengenai rekening simpanan. Nantinya, PBI ini dikeluarkan berbarengan dengan PMK.

"Kami sudah koordinasi dari awal, timingnya bersama. Itu segera bisa kita terapkan. Tapi, kita sudah bicara dengan dunia perbankan," ujar Perry. 

Editor: tidakada014
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved