Berita Belitung

Sejumlah Satker Tandatangani Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah

Penandatanganan ini menjadi momentum untuk mengimplementasikan cashless (non tunai) dengan KKP BRI

Sejumlah Satker Tandatangani Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah
IST/DOKUMENTASI KPPN TANJUNGPANDAN
Satker mitra kerja KPPN Tanjungpandan menandatangani perjanjian kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah dengan BRI Cabang Tanjungpandan, di ballroom Tanjung Binga Swiss Belhotel Resort, Selasa (19/3). 

POSBELITUNG.CO  - Para satuan kerja (satker) mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menandatangani perjanjian kerja sama penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan BRI Cabang Tanjungpandan, di Swiss Bell Resort, Selasa (19/3).

Penandatanganan PKS menjadi persyaratan dalam penerbitan KKP sehingga menjadi batu lompatan bagi satuan kerja KPPN Tanjungpandan untuk mengimplentasikan KKP lebih awal, sebelum implementasi penuh pada 1 Juli 2019.

Penandatanganan ini menjadi momentum untuk mengimplementasikan cashless (non tunai) dengan KKP BRI dalam pelaksanaan pembayaran uang persediaan bagi seluruh satker mitra kerja KPPN Tanjungpandan.

"KPPN dan BRI Cabang Tanjungpandan bersama-sama ingin mengakselerasi implementasi penggunaan KKP lebih awal, agar dapat memberikan ruang kepada satker untuk belajar terlebih dahulu dari sisi mekanisme, pertanggung jawaban dan sarana prasarana yang tersedia," kata Kepala KPPN Tanjungpandan Rd Yen Yen Nuryeni dalam sambutannya, dikutip dari rilis KPPN yang diterima posbelitung.co.

Kesiapan merchant untuk menerima pembayaran dengan KKP menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam mendukung program ini.

Edukasi kepada merchant agar tidak mengenakan biaya transaksi/surcharge atas pembayaran dengan KKP menjadi tantangan bagi perbankan dalam mensukseskan penggunaan KKP ini, mengingat biaya transaksi ini tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan belanja oleh satker. Biaya ter-cover hanya biaya materai yang dibebankan secara bulanan atas KKP yang ada transaksinya.

Yen Yen Nuryeni menegaskan, KKP menjadi filter dalam mengelola keuangan. Dengan KKP, semua transaksi dapat terekam secara elektronik dan dapat diverifikasi sehingga akan mengurangi transaksi fiktif. Tentunya akan memudahkan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Penandatangan dihadiri para pejabat pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, KPPN Tanjungpandan, Kantor Pusat BRI serta Kanwil BRI Palembang. Sebelum penandatanganan PKS, BRI Tanjungpandan memberikan sharing session dengan narasumber pembuat kebijakan dari kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, KPPN yang telah berpengalaman menggunakan KKP sejak tahun 2017, serta Divisi Kartu Kredit pada Kantor Pusat BRI.

Perwakilan dari Ditjen Perbendaharaan Andres leimen Silalahi menyaatakan, mulai 1 Juli 2019, KKP mutlak dilaksanakan diseluruh satuan kerja di Indonesia untuk transaksi belanja pemerintah, baik belanja operasional, belanja modal maupun perjalanan dinas instansi.

Sementara narasumber dari Kantor Pusat BRI Rahadian memaparkan, karakter KKP dengan berbagai kemudahan, bebas biaya administrasi, berbagai fasilitas dari kartu kredit BRI serta keamanan kartu.

Sesi ini menjadi diskusi menarik bagi para satker sebelum mengimplementasikan KKP. Berbagi pengalaman ini menguatkan satker yang menjadi modal dalam menggunakan KKP dengan lebih tenang dan nyaman.

Satker BNN dan Kemenag Kabupaten Belitung menjadi satker yang secara simbolis menandatangngani PKS penerbitan KKP BRI, KPA Satker BNN Dahnial, serta KPA Satker Kemenag Kabupaten Belitung HM Sidik, menandatangani PKS dengan BRI Kantor Cabang Tanjungpandan Ondo H Hutagalung. (*)

Penulis: tidakada011
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved