Pemilu 2019

Bawaslu Belitung Terima Laporan Perselisihan Suara Pemilu 2019

Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Heikal Fackar mengatakan pihaknya telah menerima laporan perselisihan hasil penghitungan suara oleh pelapor

Bawaslu Belitung Terima Laporan Perselisihan Suara Pemilu 2019
posbelitung.co/dede s
Ketua Bawaslu Heika Fackar menerima laporan perselisihan suara dari Ketua DPC PBB Kabupaten Belitung Kasbiransyah‎, Selasa (23/4/2019). 

POSBELITUNG.CO - Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Heikal Fackar mengatakan pihaknya telah menerima laporan perselisihan hasil penghitungan suara oleh pelapor atas nama Kasbiransyah beserta dua saksi Riki dan Yoga.

Namun, jika dalam prosesnya diperlukan keterangan tambahan maka Bawaslu akan memanggil delapan orang pengurus parpol yang membubuhkan tanda tangan dalam surat ‎yang dibawa.

Sementara itu, untuk terlapor diduga petugas KPPS yang namanya tercantum dalam fotokopi formulir C1 sebagai barang bukti.

"Jadi utamanya tiga orang ini dulu, karena tadi disepakati laporannya diwakili bapak Kasbiransyah bukan delapan parpol. Lalu barang bukti ada 42 rangkap fotokopi salinan C1, tapi pelapor sepakat menandatangi pernyataan di atas materai bahwa C1 tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya," ujar Heikal.

Ia menambahkan terdapat dua hal yang dilaporkan yaitu perselisihan suara antara salinan C1 dengan rekap penghitungan suara C1 plano serta tidak diumumkannya hasil penghitungan suara di TPS pasca penghitungan selesai ditingkat TPS.

‎Heikal menjelaskan pasca menerima laporan, pihaknya memiliki waktu tiga hari untuk mengkaji keterpenuhan syarat formil dan meteriil.

"Jika laporan sudah terpenuhi maka ‎akan diproses ke tahap selanjutnya. Jika belum, maka kami akan memanggil pelapor untuk melengkapi apa saja yang belum lengkap," katanya.

Heikal menambahkan Perbawaslu RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, tepatnya bagian ketujuh sudah mengatur terkait penanganan dugaan pelanggaran perselisihan suara.

Pasal 70 ayat (1) menyebutkan pengaws pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran terkait selesih suara. Sedangkan ayat (2) berbunyi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawasu Kabupaten/kota atau Panwaslu Kecamtan melakukan kajian terhadap aporan dugaan pelanggaran untuk disampaikan sebagai rekomendasi perbaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasi penghitungan perolehan suara yang sedang berjalan kepada KPU sesuai tingkatannya.

‎Ia menambahkan berbicara terkait Pemiihan Suara Ulang (PSU) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Halaman
12
Penulis: Dede Suhendar
Editor: khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved