Berita Belitung

Delapan Parpol di Kabupaten Belitung Gugat Pemungutan Suara Ulang Pada Bawaslu

"Kami juga akan menempuh jalur hukum secara pidana kalau seandainya respon dari gugatan kami ini tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan," katanya.

Delapan Parpol di Kabupaten Belitung Gugat Pemungutan Suara Ulang Pada Bawaslu
Pos Belitung/Dede Suhendar
Rombongan delapan pengurus parpol tingkat Kabupaten Belitung mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Belitung, Selasa (24/4/2019). 

POSBELITUNG.CO - Delapan orang pengurus partai politik peserta Pemilu Serentak 2019 tingkat Kabupaten Belitung ‎mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Belitung, Selasa (23/4/2019).

Kedatangan rombongan yang terdiri dari PKB, PAN, PBB, PPP, Partai Berkarya, Partai Golkar, Partai Gerindra dan PSI menggugat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Tanjungpandan.

Mereka sepakat membubuhkan tanda tangan dalam laporan pelanggaran dan tindak pidana pemilu pada pemilihan legeslatif (DPRD tingkat II) Kabupaten Belitung yang diterima oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Heikal Fackar.

"Dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu, sudah kami laporkan ke Bawaslu dengan alat bukti yang cukup. Ada alat bukti C1 salinan dan keterangan saksi, jadi sudah memenuhi dua alat bukti kami rasa cukup," ujar Ketua DPC PBB Kabupaten Belitung Kasbiransyah mewakili delapan parpol kepada posbelitung.co.

Ia mengungkapkan saat ini pihaknya telah melakukan verifikasi sebagian dari dua dapil yaitu Belitung I dan Belitung II terhadap proses rekapitulasi PPK Tanjungpandan.

Dirinya mengklaim ditemukan keganjilan di 60 TPS yang diduga terjadi penggelembungan suara.

"Misalnya suara yang kami hitung, suara perolehan caleg dan parpol kami hitung disinkronkan dengan DPT itu tidak valid. Ada juga salah pencatatan, salah penjumlahan tapi kesalahan itu ketika kami akumulasikan dengan jumlah suara sah itu tidak valid," ungkapnya.

Dirinya menegaskan, puncak dari laporan tersebut delapan pengurus parpol akan meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Belitung.

Kalaupun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi, kata Kasbiran, pihaknya meminta PSU dilakukan di TPS yang diduga bermasalah.

Menurutnya jika hanya dilakukan hitung ulang di tingkat PPK dikhawatirkan sudah terjadi pencocokan.

"Misalnya, dalam satu TPS terdapat jumlah pemilih 98 orang tapi dalam C1 dituliskan 100 suara, jadi nanti bisa saja mereka sudah mencocokan, mereka sudah menconteng dan memparaf di daftar pemilih itu. Jadi kami pikir yang fair itu pemilihan suara ulang," katanya.

Bahkan, mereka juga akan menempuh jalur lain jika permintaan tersebut tidak dikabulkan. Menurutnya delapan parpol tersebut akan melayangkan gugatan hingga ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami juga akan menempuh jalur hukum secara pidana kalau seandainya respon dari gugatan kami ini tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan," katanya.

(Pos Belitung/Dede Suhendar)

Penulis: Dede Suhendar
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved