Berita Belitung

Ratusan Orang Pekerja Tidak Terlindung Jamsos di Kabupaten Belitung

pekerja tersebut tidak memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut kini sudah terverifikasi oleh SPSI dan kini terus berjalan.

Ratusan Orang Pekerja Tidak Terlindung Jamsos di Kabupaten Belitung
TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO
Ilustrasi foto demo buruh 

POSBELITUNG-- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Belitung, mencatat sekitar 500 orang pekerja kini belum terlindungi jaminan sosial (jamsos).

Terutama pekerja tersebut tidak memiliki BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut kini sudah terverifikasi oleh SPSI dan kini terus berjalan.

"Secara visual kami sudah mendata 5000 anggota SPSI dan yang belum ada jaminan sosial sekitar 500 anggota. Itu dari verifikasi yang 2000 anggota, baik jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan," ungkap Sekretaris DPC K SPSI Kabupaten Belitung Margono kepada Posbelitung.co, Senin (29/4/2019).

Umumnya yang belum memiliki jaminan sosial tersebut, pekerja tambang, dan perkebunan. Ada yang mendapatkan jaminan sosial, namun perusahaan hanya memberikan kepada orang-orang tertentu. Alasannya belum memiliki aturan yang jelas.

"Ya kalau tiga bulan tidak diberikan jaminan sosial wajar, tapi ini sudah dua tiga tahun, tidak sehat lagi pemikiran manajemen itu. Yang paling banyak itu Jaminan Kesehatan yang tidak ada," kata Margono.

Perusahaan sebagai penanggung jawab pemberi kerja jaminan kesehatan, kata Margono, khusus di Belitung banyak menunggu atau memanfaatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kelas III BPJS Kesehatan. Tentunya perihal itu sangat di sayangkan oleh SPSI, lantaran biaya yang dikelurkan menggunakan APBD Kabupaten.

Padahal jaminan sosial itu, sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai pemberi kerja. Apabila di total APBD yang digelontorkan untuk PBI itu sangat banyak, dan PBI ini peruntukan nya untuk masyarakat kurang mampu.

"Jadi perusahaan itu kalau melihat dia sudah punya PBI sudah tidak peduli lagi BPJS Kesehatan pekerja, karena sudah ada. Nah yang membayar iuran itu bukan perusahaan tapi pemerintah, disini kami melihat pemerintah yang dirugikan. Ya istilahnya pemerintah menutupi apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan," ujarnya. (Posbelitung.co/Disa Aryandi)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved