Breaking News:

KPU Beberkan Alasan Ma'ruf Amin Memenuhi Syarat Cawapres, Kasus Caleg Gerindra Ini Jadi Pembanding

KPU sejak awal sudah tahu cawapres nomor urut 01 itu menjabat sebagai Dewan Pengawas Syari'ah di di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Editor: Fitriadi
KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa dinihari (17/10/2017). 

Selain itu, Hasyim membandingkan kasus Maruf Amin dengan hal sama yang terjadi pada caleg DPR RI yang maju melalui Partai Gerindra.

Caleg tersebut bernama Mirah Sumirat.

Ia maju pada Pileg 2019 saat masih menjabat di satu anak perusahaan BUMN.

"Waktu itu karena ada laporan masyarakat keberatan, kemudian kami TMS-kan."

"Oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), tapi belakangan calon bersangkutan dan partai mengajukan gugatan ke Bawaslu," kata Hasyim.

Tim Prabowo-Sandi Yakin Maruf Amin Didiskualifikasi, Yusril Bilang Tenang Saja

Dalam sidang Bawaslu, saksi ahli menyebutkan, anak perusahaan BUMN bukan termasuk BUMN.

Dengan demikian, jika ada caleg yang yang menjabat di anak perusahaan BUMN, yang bersangkutan tak perlu mengundurkan diri.

Alasannya, Undang-Undang Pemilu hanya mengatur larangan pencalonan bagi pejabat atau karyawan BUMN atau BUMD.

Menurut Hasyim, kasus caleg tersebut bisa dijadikan pembanding dalam persoalan Maruf Amin.

"Makanya dalam perkara Pak Kiai Maruf Amin ini kan bisa diambil sebagai contoh kasus yang sama," ujar Hasyim.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto menyebut, nama Maruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved