Berita Pangkalpinang

Sahirman Pastikan Gubernur Babel Aman dari Teguran Mendagri Terkait Pemecatan ASN Tipikor

Baru-baru ini Mendagri memberikan teguran tertulis para kepala daerah, yakni 11 Gubernur, 80 Bupati, dan 12 Wali Kota di Indonesia.

Sahirman Pastikan Gubernur Babel Aman dari Teguran Mendagri Terkait Pemecatan ASN Tipikor
Dokumentasi Bangka Pos\
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sahirman Jumli. 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Kepala Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Bangka Belitung Sahirman Jumli memastikan Gubernur Babel Erzaldi Rosman tidak termasuk dalam 103 kepala daerah yang mendapatkan teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo.

Baru-baru ini Mendagri memang sempat memberikan teguran tertulis para kepala daerah, yakni 11 Gubernur, 80 Bupati, dan 12 Wali Kota di Indonesia.

Teguran itu terkait belum dipecatnya ASN yang terlibat tindak pidana korupsi. Mendagri meminta para kepala daerah itu memberhentikan secara tidak hormat alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan mereka yang terlibat kasus korupsi.

"Babel aman. Patuh pada aturan," kata Sahirman Jumli saat dikonfirmasi Bangka Pos via pesan Whats App, Jumat (5/7/2019).

Sebelumnya, 22 Aparatur Sipil Negara yang terlibat tindak korupsi telah diberhentikan secara tidak hormat pada Desember 2018 lalu. Saat itu, Sahirman menyebutkan, SK pemecatan bagi ASN ini menyusul adanya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yakni Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pemecatan PNS yang terbukti secara inkrah korupsi.

"Pemprov Babel sudah 100 persen mengeluarkan SK pemecatan bagi 22 orang yang terlibat korupsi sudah ada SK pemecatan ini dilakukan pada akhir Desember, sesuai SKB tiga menteri," kata Sahirman akhir Januari silam.

Dilansir dari kompas.com Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikane tguran tertulis pertama kepada 11 gubernur, 80 bupati dan 12 wali kota di Indonesia.

Mendagri meminta para kepala daerah itu memberhentikan secara tidak hormat alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan mereka yang terlibat kasus korupsi.

"Per 1 Juli 2019 sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari,” kata Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam keterangan tertulis seperti dikutip kompas.com, Rabu (3/7/2019).

Catatan Kemendagri, dari total sebanyak 2.357 ASN yang harus dilakukan pemberhentian secara tidak hormat, sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah. Baik tingkat provinsi maupun kota/ kabupaten.

Hingga akhir Juni 2019, masih ada sebanyak 275 ASN yang belum diproses oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota.

“Rinciannya 33 ASN di provinsi, 212 ASN di kabupaten dan 30 ASN di kota,” terang Akmal.

Pemecatan terhadap ASN yang tersandung masalah hukum diketahui telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi baru-baru ini lewat putusan bernomor 87/PUU-XVI/2018. Putusan MK itu mempertegas bahwa ASN yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus dipecat. 

Hal itu juga berlaku bagi PNS koruptor

(Bangka Pos/ Dedy Qurniawan)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved