Berita Belitung

Bupati Yuslih Lantik 74 Anggota BPD Tahap Pertama

Badan Permusyawarata Desa (BPD) yang sudah diresmikan dan dilantik olehnya agar segera bekerja

Bupati Yuslih Lantik 74 Anggota BPD Tahap Pertama
Posbelitung.co/Suharli
Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza memberikan SK pelantikan secara simbolis kepada anggota BPD, Selasa (9/7/2019) 

BELITUNG.CO-- Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza berpesan kepada
74 anggota Badan Permusyawarata Desa (BPD)  yang sudah diresmikan dan dilantik olehnya agar segera bekerja dengan baik dan menggali potensi desa.

Pelantikan anggota BPD masa ke anggotaan tahun 2019-2025 pada tahap pertama diikuti sebanyak 13 desa, Empat kecamatan Se-Belitung Timur (Beltim) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Beltim dihalaman kantor Bupati.

Yuslih salam sambutannya menyampaikan merujuk pada peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa.

"BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa," kata Yuslih.

Yuslih menjelaskan dari tiga tugas tersebut sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dan BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga.

Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan Iangkah kebijakan desa.

BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa kepada kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Selain itu BPD juga memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh Aspek.

"Pekerjaan Iain yang tak kalah pentingnya dari BPD adalah berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musdes, salah satunya Musdes membahas rencana Iahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa persetujuan BPD, BUMDes tak bisa melenggang dan membentuk dirinya. Sekaligus BPD adalah salah satu lembaga yang bakal mengawasi jalannya proses yang berjalan pada BUMDes," ucap Yuslih dalam sambutannya. (Posbelitung.co/Suharli)

Penulis: Suharli
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved